Soal Pernyataan Politik Uang dalam Bursa Cawagub DKI, Politikus PSI Bakal Dilaporkan ke Polisi
Pelaporan tersebut diduga terkait pernyataannya soal adanya dugaan politik uang dalam proses pemilihan wagub DKI Jakarta
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest, Senin (15/7/2019). Ia mendapatkan informasi tersebut dari dua anggota DPRD DKI Jakarta.
Baca: Imbas Perseteruan Yasonna dengan Wali Kota Tangerang, Depan Lapas Pemuda Gelap Gulita
"Modusnya pokoknya untuk datang, untuk datang duduk itu ada uangnya. Jadi nanti siapapun ini bisa atur apakah paripurna mau jadi menyetujui atau menolak. Siapa yang mau ikut diatur ada uangnya, kebayang ya dan 1 kursi ratusan juta," sambung dia.
Rian mengatakan kabar tersebut masih rumor.
"Tapi ingat, ini masih rumor. Saya tidak bisa kasih tahu siapa yang memberi tahu saya soal siapa yang melakukannya siapa. Saya mesti rahasiakan identitasnya," tutur Rian.
PSI meminta KPK terlibat mengawasi keseluruhan proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sedang berjalan di DPRD DKI Jakarta saat ini.
Menurut Rian, pencegahan lebih baik dan KPK bisa turun mulai sekarang sebelum terjadi praktik politik uang di balik pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Mengaca pada penyelenggaraan secara terbuka Pemilu Serentak 2019, kata Rian, Bawaslu telah menemukan setidaknya 25 kasus politik uang.
"Hal tersebut juga bisa saja terjadi pada proses pemilihan wagub DKI Jakarta, apalagi prosesnya berlangsung secara tertutup," ucap Rian.
Sementara, caleg DPRD terpilih PSI Jakarta, Eneng Maliyanasari, menyebut risiko politik uang di pemilihan Wagub DKI Jakarta lebih besar daripada Pemilu yang sifatnya terbuka.
"Sebab, proses ini dijalankan dengan tidak melibatkan publik secara langsung,” Eneng Maliyanasari.
PSI Jakarta menawarkan kepada berbagai pihak terkait untuk membuka profil, latar belakang, hingga gagasan dari para kandidat cagub DKI Jakarta kepada publik.
"Tujuannya agar masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam menentukan siapa kandidat yang dianggap baik untuk mengisi jabatan tersebut," ujar Maliy, sapaannya.
Baca: Seteru Menkumham dengan Wali Kota, Kemenkumham Laporkan Pemkot Tangerang ke Polisi
"Selama proses pemilihan wagub ini hanya berjalan di tataran elit, maka potensi jual-beli jabatan wagub di DKI Jakarta yang selama ini menjadi rumor, akan benar-benar terjadi,” kata Maliy.
Penulis : Pebby Ade Liana
Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul : Ketua Fraksi Demokrat Bakal Laporkan Rian Ernest ke Polisi Terkait Tudingan Politik Uang
