TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan sudah disetujui Presiden Joko Widodo.

Hal itu dikonfirmasi oleh Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

Lalu bagaimana dampak pemindahan itu terhadap Kota Jakarta?

Menurut Yayat Supriatna, pengamat tata kota, mengatakan, baik atau tidaknya perpindahan ibu kota bagi Jakarta ditentukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Itu tergantung Pemprov DKI, apakah mereka mau membantu menata ulang kota atau tidak. Setelah (ibu kota) pindah, mau diapakan?" kata Yayat seperti dikutip Kompas.com, Selasa (30/7/2019).

Baca: Kapan Ibu Kota Indonesia Pindah Kalimantan? Siap-siap Presiden Jokowi Umumkan Lokasi Baru Agustus

Pemindahan ibu kota akan berdampak besar bagi Jakarta, khususnya terhadap tingkat kepadatan penduduk Jakarta.

Adapun ibu kota baru ini rencananya hanya menampung maksimal 1,5 juta penduduk.

Yayat mengatakan, artinya ada 1,5 juta penduduk yang biasa beraktivitas di Jakarta akan pindah ke ibu kota baru.

"Sebanyak 1,5 juta penduduk pindah. Berarti kan mobil berkurang, orangnya berkurang, ada kemungkinan kita bisa menekan kepadatan lalu lintas, polusi udara, dan kepadatan permukiman" kata Yayat.

Baca: Ruben Onsu Angkat Betrand Peto Jadi Putranya, Suami Sarwendah Tak Lagi Idamkan Anak Laki-laki

Perpindahan itu tentu juga memberikan kesempatan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan revisi tata ruang.

Sebab, selama ini Jakarta memiliki pola dan struktur ruang yang terpusat.

Keberadaan pemerintah pusat di tengah Kota Jakarta membuat kota ini dikepung oleh pusat bisnis sekaligus pusat permukiman.

Hal inilah yang menimbulkan kepadatan dan kemacetan sebagai masalah besar bagi kota Jakarta.