Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sistem jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) sudah cukup lama diwacanakan Pemprov DKI untuk mengendalikan kemacetan Ibu Kota. Tapi hingga kini belum ada kepastian kapan ERP diberlakukan.

Pemprov DKI disarankan oleh Kejaksaan Agung agar melakukan tender ulang proyek tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan mereka tengah menjajaki pembahasan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), khususnya Dirjen Aplikasi soal penggunaan teknologi yang paling pas untuk ERP.

"Sekarang kita sedang membahas bersama dengan Kementerian Kominfo, khususnya Dirjen Aplikasi menyangkut penggunaan teknologi yang paling tepat untuk mengatur pajak kemacetan atau ERP," ucap Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2019).

Baca: Konsep Pertahanan dan Keamanan Indonesia Harus Diperkuat

Baca: Big Match Derby Mataram, Persis Solo vs PSIM Yogyakarta Liga 2 2019: Panpel Larang Brajamusti Datang

Baca: ‎Moeldoko: Menpan-RB sudah buat Formulasi Nomenklatur Kementerian

Baca: Paskibraka Asal Bali, Amanda Curhat Detik-detik Mencium Bendera Merah Putih di Upacara Pengukuhan

Sebab kata dia, era perkembangan teknologi yang kian canggih harus bisa dimanfaatkan maksimal.

Sebagai contoh, penggodokan konsep untuk merancang sebuah aplikasi khusus ERP yang diinstall pada smartphone.

Smartphone tersebut lalu ditempelkan pada kendaraan bermotor.

Cara kerjanya, aplikasi ini akan membaca otomatis setiap pengendara yang melintasi ruas-ruas jalan berbayar.

Dari aplikasi itu, pengendara juga dapat mengetahui rute, pemandu arah jalan, hingga informasi ruas-ruas jalan mana saja yang terdampak ERP.

"Kita sudah bisa menggunakan aplikasi yang menempel di HP, yang menempel di kendaraan untuk kemudian memberikan yang disebut ERP. Itu bukan hanya berbasis satu atau dua ruas jalan, tapi banyak ruas. Dan kemudian tentu jauh lebih canggih sekarang," jelas Anies.

Mantan Mendikbud ini menilai, penggunaan gate atau gawang ERP yang dipasang untuk ruas jalan berbayar, disebutnya sudah ketinggalan zaman.

Ia tak mau ERP mengadopsi konsep lama semacam itu. Apalagi jika pengoperasian gate ERP harus manual.

Sistem ERP bakal memanfaatkan satelit, BTS (menara seluler), serta pemanfaatan teknologi-teknologi baru lainnya. Tujuannya satu, yaitu demi memudahkan warga-warga Ibu Kota maupun sekitarnya.

"Dulu masih menggunakan gawang, gate untuk dilewati. Sekarang pemanfaatan satelit, pemanfaatan BTS, pemanfaatan teknologi-teknologi baru itu sudah banyak. Nah jangan sampai DKI mengadopsi konsep ERP yang masih menggunakan teknologi lama," tegas Anies.

"Ini sebabnya kita bekerja sama dengan Dirjen Aplikasi karena untuk memastikan bahwa teknologi yang nanti akan digunakan untuk ERP di Jakarta adalah teknologi yang terbaru dan memudahkan bagi warga juga," pungkas dia.