TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para tokoh baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh intelektual, tokoh pemuda  yang ada di Indonesia ini harus bisa bersatu dan memiliki peranan yang sangat penting untuk membantu mencegah beredarnya paham radikal terorisme di masyarakat.

Selain itu para tokoh tersebut juga berperan untuk menciptakan perdamaian jika terjadi gejolak atau perbedaan pilihan dan pandangan yang terjadi di tengah masyarakat. Karena permasalahan radikalisme dan perbedaan ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa.

Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Drs Suhardi Alius, MH, usai bertindak sebagai Pemantik untuk memberikan pandangan atas situasi negara bangsa Indonesia saat ini dan proyeksinya ke depan pada acara Focus Group Discussion (FGD) mengenai Scenario Planning Workshop on Indonesia yang digelar oleh Gerakan Suluh Kebangsaan, di Hotel JS Luwansa, Jumat malam (16/8/2019).

“Peran tokoh ini sangat penting sekali. Justru yang menjadi pemersatu bangsa itu adalah tokoh tokoh itu baik  tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh intelektual, tokoh pemuda. Mereka yang bisa menjadi penyejuk di masyarakat jika terjadi perbedaan. Pandangan atau pilihan dan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat jika di lingkungan masyarakat itu terjadi upaya-upaya infiltrasi penyebaran paham radikal. Karena ini menjadi tanggung jawab berama,” papar Komjen Pol. Suhardi Alius. 

Mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas RI ini merespon sangat positif tentang adanya Gerakan Suluh Kebangsaan ini.

Karena bangsa ini menurutnya  memangmembutuhkan suatu gerakan-gerakan di luar pemerintahan tetapi terdiri dari seluruh tokoh-tokoh masyarakat tersebut untuk bisa berkontribusi dan merasa perlu untukmemberikan informasi mengenai permasalahan radikalisme terorisme serta meluruskan kembali pandangan salah yang dihembuskan kelompok radikal tersebut terhadap bangsa ini .

“Sehingga BNPT berkepentingan untuk memberikan pengayaan informasi mengenai apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan fakta fakta dan data yang lengkap Bagaimana kita bisa memberikan treatment kalau kita tidak bisa mengidentifikasi dan melihat gejala-gejala apa yang terjadi di masyarakat? Tentunya fakta dan data ini nantimya dapat digunakan sebagai data awal untuk menyusun strategi berikutnya,” ucap mantan Kapolda Jawa Barat ini .

Oleh sebab itu dalam pertemuan tersebut, Kepala BNPT yang pada hari Jumat siang baru tiba dari Tanah Suci usai menunaikan Ibadah Haji atas undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi ini langsung hadir untuk memenuhi undangan Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Prof Dr. Mahfud MD, SH, SU, dan sudah menguraikan secara panjang lebar dari semua perspektif dan memberikan masukan kepada tim Gerakan Suluh Kebangsaan ini atas pandangannya mengenai Scenario Planning Indonesia kedepan.

“Sehingga masukan yang kami berikan tadi mudah-mudahan ini bisa menjadi cikal bakal dalam rangka Suluh  Kebangsaan dalam membuat strategic planning, bahwa ada langkah-langkah yang harus kita kuatkan di tengah globalisasi yang luar biasa ini. Apalagi di era digital informasi yang mudah sekali berubah perilaku kita hanya gara-gara itu(perbedaan pandangan dan pilihan),” tutur alumni Akpol tahun 1985 ini.

Hal ini menurut mantan Kepala Divisi Humas Polri ini agar polarisasi yang ada di masyarakat juga bisa kita tuntun agar supaya memiliki nilai kebangsaan yang cukup.

“Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara yang  menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa terus punya eksistensinya. Saya bersyukur semua yang hadirlengkap bersatu di sini para perwakilannya. Ini mewarnai bagaimana semua perwakilan masyarkat berkumpul untuk memberikan satu solusi untuk bangsa ini,” kata mantan Wakapolda Metro Jaya ini.

Oleh sebab itu perwira tinggi berpangkat bintang tiga kelahiran Jakarta 10 Mei 1962 ini berharap banyak  dari para tokoh tokoh kedepannya untu ikut aktif membenahi dan menyatukan kembali masyarakat yang mana kemarin di tahun politik ini sempat terkotak-kotak karena adanya perbedaan. Karena untuk menyatukan ini adalah tanggung jawab bersama.

“Ini adalah tanggung jawab moral kita bersama, tanggung jawab kolektif. Tidak boleh lagi ada silent majority. Ketika itu melihat  salah, tentunya  harus bersama-sama untukmengoreksi. Kebiasaan kita selama ini masalah yang kecil dibiarkan salah tentunya nanti akan menjadi kultur atau budaya tidak baik. Tentunya hal seperti itu tidak boleh. Harus ada keberanian moral dari seluruh anak bangsa untuk mempertahankan negara kesatuan Indonesia dengan segala perspektifnya,” urainya.

Dirinya juga mengucapkan terima kasih atas upaya positif yang dilakukan Gerakan Suluh Kebangsana ini dalam upaya untuk memberikan rumuskan strategi dalam mengadapiradikalisme. Dirinya juga siao memberikan masukan yang dianggap perlu jika masih ada hal-hak yang perlu ditanyakan lebih mendalam.