TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bertempat di Ball Room Hotel Ritz Charlton, Kuningan, Jakarta, salah satu kandidat ketua DPD RI, Nono Sampono, Selasa (17/9/2019) pagi, mengadakan Focus Group Discussion bertajuk ‘Peran strategis DPR RI dalam Memajukan Daerah Guna Mewujudkan Indonesia yang Berkeadilan dan Setara’.

“FGD adalah wadah untuk interaksi anggota DPD lama dengan yang baru. Untuk saling mengenal dan memahami tugas dari masing-masing anggota DPD. Ini sangat bagus, karena sebelum dilantik kita susah saling kebal,” ungkap Nono Sampono yang merupakan Penanggung Jawan FGD kali ini.

Dijelaskan, bukan hanya dirinya yang melakukan acara seperti ini. Akan tetapi Fadel Muhammad, La Nyala Mattaliti, dan Ratu Hemas juga menyelenggarakan acara serupa.

“Pada 2014, acara seperti ini belum pernah dilakukan. Kini, bukan hanya saya, Fadel Muhammad, La Nyala, dan Ratu Hemas yang membuat acara serupa. Ini sangat bagus untuk kita semua,” tutur pria kelahiran Bangkalan, Madura.

Saat ditanya seputar pencalonannya sebagai salah satu kandidat ketua DPR RI, Nono yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI, merasa percaya diri untuk mengikuti persaingan memperebutkan kursi ketua DPD RI Periode 2019 – 2024.

“Berbekal 2,5 tahun menjabat sebagai salah satu pengurus (Wakil Ketua DPD RI), saya memberanikan diri untuk maju sebagai calon ketua DPD RI. Pertimbangan lainnya, saya memiliki pengalaman, rekam jejak, dan kapasitas sebagai pemimpin. Siapa yang nanti bakal menang, tergantung forum yang memilihnya. Jika nanti saya terpilih sebagai ketua DPD RI, saya akan membuat banyak perubahan ke arah perbaikan untuk DPD RI,” janji Nono.

Sementara itu Sinergi Data Indonesia (SDI) selaku salah satu pemerakarsa FGD ini menyebutkan, acara tersebut diselenggarakan dalam rangka merumuskan pokok pikiran dan pijakan pikir yang konstitusional untuk penguatan peran rakyat dalam pembangunan serta sistem ketatanegaraan di Tanah Air. Penguatan rakyat yang dimaksud adalah DPD sebagai penjelmaan suara utuh dan murni dari rakyat.

“Kita mengenal DPR sebagai penjelmaan kekuatan politik berbasis partai. DPR tidak bisa berdiri sendiri dalam sistem bikameral. Tapi DPD harus berdiri sejajar, memiliki kewenangan yang sama dengan DPR. Kuatnya DPD adalah bentuk pemghormataan dan penghargaan terhadap rakyat,” jelas Direktur Eksekutif SDI, Barkah Pattimahu.