TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Orangtua para pelajar yang diamankan karena diduga ikut aksi unjuk rasa di Kompleks Parlemen Senayan menjemput anaknya di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (25/9/2019).

Pantauan Kompas.com pukul 23.00 WIB, tampak sejumlah orangtua mendatangi gedung Sabhara Polda Metro Jaya untuk menjemput anaknya.

Ayah salah satu pelajar yang sekolah di Jakarta Timur tampak memarahi anaknya.

Baca: 5 Ambulans Pemprov DKI Ketahuan Angkut Batu dan Bensin Saat Rusuh di Gedung DPR

Baca: Hotman Bicara RKUHP Soal Unggas, Sarankan Ayam Dipasangi CCTV, Kritik Prof Muladi: Nggak Cukup Teori

Menurut sang ayah yang tidak ingin disebut namanya, anaknya hanya ijin untuk berangkat ke sekolah.

"Ijin sekolah lo ya, ngaku sekolah ya," kata sang ayah saat memarahi anaknya.

Sang anak yang memakai seragam pramuka hanya menunduk lesu.

Sementara itu, ada pula orangtua yang dihubungi polisi ketika berada di rumah.

Saat itu, ayah dari pelajar asal Depok itu tak mengetahui anaknya mengikuti aksi unjuk rasa.

"Waktu ditelepon saya lagi di rumah. Saya enggak tau dia ikut demo begini," kata pria yang tak ingin disebut namanya.

Bagi orangtua yang ingin menjemput anaknya, mereka harus mendatangi gedung Sabhara Polda Metro Jaya.

Kemudian, mereka harus menyebutkan namanya kepada polisi.

Lalu, mereka harus mengisi identitas orangtua yang menjemput dan pelajar.

Hingga pukul 22.00 WIB, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyebut, polisi telah mengamankan 570 pelajar SMP dan SMA.

"Iya benar sudah 570 pelajar (yang diamankan)," kata Argo saat dikonfirmasi.

Menurut Argo, para pelajar yang diamankan menjalani pembinaan di Polda Metro Jaya. Kemudian, sebagian dari para pelajar telah dijemput oleh orangtua mereka.

Polisi sebelumnya melakukan sweeping dan menangkap sejumlah pelajar berseragam putih abu-abu dan pramuka yang mengendarai motor menuju Kompleks Parlemen Senayan.

Sementara kelompok pelajar dari berbagai sekolah melakukan kerusuhan di beberapa lokasi. Mereka bentrok dengan polisi.

Mereka melakukan pembakaran seperti pos polisi dan motor.

Amankan 5 Ambulans

Polda Metro Jaya mengamankan lima mobil ambulans berlogo Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI karena mengangkut batu dan bensin saat terjadi aksi kerusuhan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono memastikan hal itu, Kamis (26/9/2019) pagi.

Video tentang ambulas milik Pemprov DKI yang berisi batu bensin itu beredar di media sosial.

Argo menyebutkan, mobil ambulans itu diamankan pada Kamis dini hari sekitar pukul 02.14 di dekat Gardu Tol Pejompongan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

"Ya benar (ada ambulans milik Pemprov DKI)," kata Argo saat dikonfirmasi Kompas.com.

Baca: Yasonna Laoly Jelaskan RKUHP Atur Kumpul Kebo tapi Tak Bahas LGBT: Lebih Mudah Buat KUHP di Belanda

Baca: Jokowi Tetap Tolak Cabut UU KPK, Korban Mahasiswa Berjatuhan

Berdasarkan informasi dari akun instagram @TMCPoldaMetro, mobil ambulans tersebut diduga mengangkut batu dan bensin untuk bahan bom molotov.

Argo mengatakan, saat ini polisi telah membawa mobil ambulans itu ke Polda Metro Jaya.

"( Mobil ambulans beserta sopir) diamankan di Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan," ujar Argo.

Demo massa

Ketua Himpunan Pemerhati Hukum Siber Indonesia (HPHSI), Galang Prayogo, menilai besarnya jumlah massa melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR/DPD RI tidak lepas dari peran media sosial.

Menurut dia, aksi massa yang berakhir ricuh menjadi bukti efektifnya propaganda di media sosial.

"Diawali aksi yang dilakukan mahasiswa, kemudian menjalar ke adik-adik yang belajar di STM dan SMK hanya berlandaskan solidaritas. Begitu hebatnya media sosial saat ini," kata Galang, saat dihubungi, Rabu (25/9/2019).

Dia menjelaskan, setiap warga negara mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat.

Namun, kata dia, apabila bentuk anarkisme dicontoh ini sudah berada dalam tahap mengkhawatirkan.

Dia menilai bebasnya informasi di media sosial tanpa kebijaksanaan netizen dalam mengolah informasi berpotensi menyebabkan chaos atau kerusuhan yang lebih besar.

Baca: ‎Ngadu ke Kak Seto, Pelajar Bilang Demo karena Solidaritas dan Ikut-ikutan

"Hal ini, jika tidak segera diredam, akan menjadi bola api yang sulit dipadamkan," kata dia.

Untuk itu, dia menegaskan, pemerintah berkewajiban meredam arus informasi keliru yang tersebar di media sosial.

Tidak harus sampai membuat internet down, tetapi cukup aktif melakukan klarifikasi dari hal-hal yang dipersoalkan.

Dia menyarankan kepada pemerintah jangan hanya mencap sebuah konten sebagai hoaks tanpa bisa menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Sebab, kata dia, ini yang menjadi persoalan.

"Pemerintah cenderung mengambil jalan pintas saja. Isu Rasisme, internet down. Aksi damai dengan jumlah massa luar biasa, internet dibuat lemot, cara tersebut justru membuat masyarakat yang curiga menjadi semakin menjadi-jadi," tegasnya.

Dia berharap, pemerintah dan DPR bisa aktif menyosialisasikan RKUHP dan bisa menjelaskan poin-poin yang menjadi kontroversi.

"Enggak bisa pemerintah lelah. Masyakat membutuhkan transparansi, dan itu bukan hal yang sulit dilakukan pada era teknologi saat ini," tambahnya.

Tunggu pernyataan Jokowi

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Kuskridho Ambardi mengatakan, meskipun situasi dan isu yang berkembang bisa ditangani oleh menteri terkait, tetapi mengenai perkembangan yang terjadi, Presiden Jokowi dinilainya harus memberikan respons langsung.

"Saya kira kalau dari kewenangan, isu, dan situasi ini bisa ditangani oleh Menko Polhukam dan Kepala KSP. Tapi, perkembangan situasi mutakhir nampaknya menuntut respons langsung Presiden," ujar Kuskridho Ambardi, yang biasa disapa Dodi, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (26/9/2019).

Menurut Dodi, cara berkomunikasi Presiden dengan mendelegasikan kepada para menterinya untuk berbicara ke publik tidak akan meredam situasi dan gejolak di masyarakat.

"Karena, dalam banyak protes itu merujuk pada Presiden. Sehingga, jika Presiden tidak meresponsnya secara langsung, justru akan menjauhkannya dari peluang merebut simpati," ujar Dodi.

"Apalagi jika cara berkomunikasi Menko Polkam dan Kepala KSP kurang empati," kata dia.

Dodi menilai, apa yang dilakukan Ketua DPR Bambang Soesatyo dengan menjenguk korban demontrasi lebih simpatik, terlepas dari ada intensi politik di baliknya.