Kecewa Tak Bisa Demonstrasi di Gedung DPR, Serikat Buruh Ancam Masuk ke Tol Dalam Kota
Massa buruh kecewa tidak bisa melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa buruh kecewa tidak bisa melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Mereka tertahan jejeran pembatas beton yang dipasang aparat keamanan di sekitar bawah kolong fly over Benhill, yang letaknya masih jauh dari halaman Gedung DPR RI.
Alhasil, ribuan buruh se-Jabodetabek itu pun berjalan menuju pintu belakang Gedung DPR RI yang letaknya tak jauh dari restoran lapangan tembak, Senayan, Jakarta.
Namun saat berada di depan hotel Mulia, mereka juga tertahan oleh aparat kepolisian yang menghadang untuk berdemonstrasi di halaman belakang gedung parlemen.
"Musuh kita bukan aparat kepolisian, lawan kita adalah rezim yang ingkar. Tugas kita adalah kontrol sosial," kata salah satu Orator berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
KSPI menyatakan, telah memiliki izin yang sah untuk melakukan demonstrasi pada hari ini. Bahkan, mereka mengaku telah mengirimkan surat kepada aparat kepolisian dari jauh-jauh hari.
"Biarkan tim negosiasi kita bicara dahulu dengan petugas kepolisian. Jangan ada yang lempar-lempar," tukasnya.
Namun sayang, negosiasi tidak membuahkan hasil. Mereka tetap tidak diperbolehkan untuk melakukan aksi di belakang Gedung DPR RI. Mereka pun mrngancam akan berdemonstrasi masuk ke dalam jalur tol.
"Kalau kita tidak boleh aksi disana, kalian siap mutar lewat jalan tol (dalam kota)? Siapkan e-tol kalian," tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, aksi demonstrasi buruh masih berjalan kondusif. Aparat gabungan yang berasal dari TNI dan Polri juga masih bersiaga di sekitar kawasan gedung parlemen, Jakarta.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan, ada tiga tuntutan yang akan disuarakan oleh kaum buruh dalam aksinya hari ini.
Di antaranya, menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Juga meminta agar Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang Pengupahan untuk direvisi sebagaimana janji Presiden Jokowi.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga meminta agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak dinaikkan. Selain tuntatan itu, kaum buruh juga menolak sejumlah regulasi kontroversial yang disuarakan oleh mahasiswa.
"Buruh juga mendukung tolak revisi UU KPK, tolak RKUHP, dan RUU Pertanahan," terangnya.
