Sedangkan yang ketiga untuk  proses recruitment, tentunya pihaknya nantinya membutuhkan medel atau pola screaning yang lebih mendalam. Dimana nantinya akan ada semacam model-model yang bisa menyaring seperti baterai test, profiling atau wawancara yang dilakukan oleh tim untuk seleksi di masing-masing instansi.

“Karena hal itu tidak mungkin dilakukan oleh tim nasional. Tim seleksi instansi ini nanti yang akan kita empower, yang akan kita berdayakam dengan kemampuan untuk melakukan tiga hal tadi,” ujarnya mengakhiri.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA menjelaskan bahwa salah satu tuga KASN adalah untuk mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN.

“Dan itu sangat  penting bagi semua untuk memulai agar edukasi kepada ASN benar-benar dilakukan agar nilai-nilai nasionalisme, integritas kebangsaan bisa diperkuat. Dan baru kemudian kita akan sama-sama mengevaluasi, apakah masih ada kelompok-kelompok yang memang masih menyebarkan paham-paham tersebut dilingkungan ASN atau tidak,” papar Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA

Untuk itu dirinya menghimbauan kepada para ASN untuk tidak menyebarkan paham-paham radikal negatif seperti intoleransi, ujaran kebencian, anti Pancasila dan anti NKRI melalui media sosial yang dapat memecah persatuan bangsa.

“Seperti yang dikatakan Kepala BNPT, memang kita harus hati-hati dalam penggunaan sosial media. Di media sosial tentunya banyak hal yang positif, tetapi kalau kita tidak hati-hati dalam menggunakan media sosial, tentunya hal tersebut akan sangat membahayan diri pribadi dan juga terhadap bangsa ini,” jelasnya.

Acara Rakor tersebut dihadiri para anggota taskforce yakni para pejabat eselon II dan III baik dari BKN, KASN, Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Pendidikan  dan Kebudayaan, Kementerian Agama (Kemenag), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian PUPR, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan K/L lainnya.