Anggaran Lem Aibon Miliaran Rupiah, Anies Lihat Ada Masalah di Sistem e-Budgeting Warisan Ahok
"Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital tetapi tidak smart. Kalau smart system, dia bisa melakukan pengecekan dan verifikasi," ucapnya
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengadaan lem aibon dan ballpoint di Dinas Pendidikan DKI Jakarta hingga miliaran Rupiah sedang menjadi sorotan.
Menanggapi hal iitu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem penganggaran digital yang diwariskan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok saat masih menjabat sebagai orang nomor satu di ibu kota.
Baca: Anggaran Lem Aibon Rp 82 Miliar, Ini Penjelasan Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta
Menurutnya, meski telah berbasis digital, namun sistem penganggaran yang digunakan Pemprov DKI Jakarta masih memiliki banyak kelemahan.
Untuk itu, seringkali jajaran Pemprov DKI Jakarta harus kembali menyisir usulan anggaran yang telah dimasukan ke dalam sistem.
"Ini sistem digital tapi masih mengandalkan manual sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan ketika menyusun RKPD di situ diturunkan bentuk kegiatannya," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.
Untuk mengatasi kinerja sistem yang dianggap kuno, Anies mengaku sedang mengupayakan perbaikan sistem yang lebih canggih.
Ia pun menargetkan, sistem baru ini sudah bisa digunakan tahun depan menggantikan e-Budgeting warisan Ahok.
"Sekarang (sistem e-Budgeting) baru mau diperbaiki, sekarang manual. Mudah-mudahan tahun 2020 bisa digunakan," kata Anies.
Untuk diketahui, e-Budgeting yang digunakan Pemprov DKI Jakarta saat ini merupakan peninggalan Ahok semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2016 lalu.
E-Budgeting ini adalah sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah.
Saat itu, DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang pertama kali menerapkan sistem penganggaran ini secara penuh.
Sistem ini pun diyakini mampu meminimalisasi korupsi dan menghemat anggaran hingga Rp 4 triliun.
Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pun sempat memberikan pujian terhadap sistem yang diwariskan Ahok ini lantaran masyarakat bisa ikut melalukan kontrol dan koreksi terhadap anggaran DKI Jakarta.
Seperti diketahui, sejumlah anggaran yang diajukan Pemprov DKI sempat mendapat sorotan tajam dari Fraksi PSI DPRD DKI.
