Sebelumnya, Anies menyebut sistem e-Budgeting warisan Ahok bermasalah terkait viralnya anggaran lem Aibon yang mencapai Rp 82,8 niliar.

"Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital tetapi tidak smart. Kalau smart system, dia bisa melakukan pengecekan dan verifikasi," kata Anies, Rabu (30/10/2019), sebagaimana dilansir Tribun Jakarta.

"Ini sistem digital tapi masih mengandalkan manual sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan ketika menyusun RKPD di situ diturunkan bentuk kegiatannya," tambah dia.

Baca: Anies Baswedan Heran Anggaran Alat Tulis DKI Jakarta Capai 1,6 Triliun, Bapak, Ibu, Youre Out!

Baca: Anggaran Bolpoin Capai Rp 635 M, Anies Baswedan Emosi : Saya Punya 3 Pulpen, Mau Belanja Lagi ?

Saat ini, Anies mengaku tengah mengupayakan perbaikan sistem lebih canggih.

Anies menargetkan sistem baru ini sudah bisa digunakan tahun depan menggantikan e-Budgeting.

"Sekarang (sistem e-Budgeting) baru mau diperbaiki, sekarang manual. Mudah-mudahan tahun 2020 bisa digunakan," ujar Anies.

Sejarah singkat e-Budgeting

Sistem penganggaran milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah mendapat penghargaan sebagai satu diantara inovasi perencanaan terbaik di Indonesia.

Pada April 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan predikat tersebut.

Inovasi perencanaan yang dimaksud adalah sistem penganggaran dengan e-budgeting, e-planning, e-musrenbang, dan e-komponen.

Sistem ini mulai diperkenalkan di DKI Jakarta ketika Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Sistem tersebut akhirnya digunakan di Jakarta saat Basuki atau Ahok menjadi gubernur.

Adapun dengan e-budgeting ini, semua perencanaan penganggaran diinput secara digital ke dalam sistem.

Baca: Temukan Anggaran Janggal Pulpen Rp 635 M, Tinta Printer Rp 407 M, Anies Baswedan: Uang Itu ke Mana?

Baca: Anggaran Gendut Lem Aibon Dinilai Tak Beres, Anies Baswedan Soroti Sistem E-Budgeting Warisan Ahok

Setiap perubahan angka yang terjadi akan terekam, lengkap dengan informasi identitas pengubahnya.