TRIBUNNEWS.COM - Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, menanggapi terkait pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengenai sistem e-Budgeting warisannya.

Ahok membantah pernyataan Anies yang menyebut ada kesalahan dalam e-Budgeting dan memiliki banyak masalah.

Iapun menilai Anies Baswedan terlalu pintar.

"Aku sudah lupa definisi smart seperti apa, karena Pak Anies terlalu over smart," kepada Kompas.com, Kamis (31/10/2019).

Dilansir Tribunnews, Ahok mengatakan e-Budgeting justru diperlukan agar penggunaan anggaran DKI Jakarta diketahui publik.

Masyarakat bisa mengakses data untuk mengetahui anggaran akan digunakan untuk apa saja.

"Semua orang mau tahu pengeluaran uang APBD DKI bisa dapatkan data dari pembelian pulpen sampai Aibon. Sampai UPS," kata Ahok, Kamis.

Baca: VIRAL Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 M, KPK Beri Tanggapan hingga Anies Baswedan Salahkan e-Budgeting

Baca: Gencar Kritik Anies Baswedan, PSI Dituding Merupakan Penggemar Ahok: BTP Kan Kader Partai Lain

Dinilai Anies bermasalah, e-Budgeting justru berjalan lancar selama pemerintahan Ahok.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, sistem e-Budgeting bisa jadi bermasalah karena ada pihak yang berniat memanipulasi anggaran saat akan input data.

Ahok pun menilai, e-Budgeting bisa berjalan baik jika tidak ada niat memark-up atau mencuri.

"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark-up apalagi maling."

"Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata transparansi sistem yang ada," lanjutnya.

"Ternyata banyak (yang) sudah viral, orang-orang yang pintar dan tahu sistem e-Budgeting."

"Kalau aku sudah lupa mungkin kelamaan belajar ilmu lain di Mako Brimob," tutup dia.

Sebelumnya, Anies menyebut sistem e-Budgeting warisan Ahok bermasalah terkait viralnya anggaran lem Aibon yang mencapai Rp 82,8 niliar.

"Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital tetapi tidak smart. Kalau smart system, dia bisa melakukan pengecekan dan verifikasi," kata Anies, Rabu (30/10/2019), sebagaimana dilansir Tribun Jakarta.

"Ini sistem digital tapi masih mengandalkan manual sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan ketika menyusun RKPD di situ diturunkan bentuk kegiatannya," tambah dia.

Baca: Anies Baswedan Heran Anggaran Alat Tulis DKI Jakarta Capai 1,6 Triliun, Bapak, Ibu, Youre Out!

Baca: Anggaran Bolpoin Capai Rp 635 M, Anies Baswedan Emosi : Saya Punya 3 Pulpen, Mau Belanja Lagi ?

Saat ini, Anies mengaku tengah mengupayakan perbaikan sistem lebih canggih.

Anies menargetkan sistem baru ini sudah bisa digunakan tahun depan menggantikan e-Budgeting.

"Sekarang (sistem e-Budgeting) baru mau diperbaiki, sekarang manual. Mudah-mudahan tahun 2020 bisa digunakan," ujar Anies.

Sejarah singkat e-Budgeting

Sistem penganggaran milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah mendapat penghargaan sebagai satu diantara inovasi perencanaan terbaik di Indonesia.

Pada April 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan predikat tersebut.

Inovasi perencanaan yang dimaksud adalah sistem penganggaran dengan e-budgeting, e-planning, e-musrenbang, dan e-komponen.

Sistem ini mulai diperkenalkan di DKI Jakarta ketika Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Sistem tersebut akhirnya digunakan di Jakarta saat Basuki atau Ahok menjadi gubernur.

Adapun dengan e-budgeting ini, semua perencanaan penganggaran diinput secara digital ke dalam sistem.

Baca: Temukan Anggaran Janggal Pulpen Rp 635 M, Tinta Printer Rp 407 M, Anies Baswedan: Uang Itu ke Mana?

Baca: Anggaran Gendut Lem Aibon Dinilai Tak Beres, Anies Baswedan Soroti Sistem E-Budgeting Warisan Ahok

Setiap perubahan angka yang terjadi akan terekam, lengkap dengan informasi identitas pengubahnya.

Siapa saja yang melakukan mark up anggaran pasti bisa diketahui orangnya.

Sistem e-budgeting di DKI Jakarta juga membuat perencanaan anggaran masuk ke detail komponennya sejak awal.

Detail yang dimaksud sering disebut dengan satuan ketiga.

Katakanlah ada sebuah program pelaksanaan festival musik tahun baru yang dimasukkan dalam sistem e-budgeting itu.

Anggaran untuk program itu tidak bisa hanya ditulis totalnya, misalnya Rp 100 juta, tetapi harus lengkap dengan komponen atau satuan ketiganya, seperti biaya panggung, lampu, dan pengisi acara.

Dengan begitu, anggaran sebuah program bisa diukur wajar atau tidaknya.

Pada 2017, jelang akhir masa jabatan Djarot Saiful Hidayat sebagai gubernur, Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan apresiasinya terhadap sistem ini.

Pimpinan KPK yang datang ke Balai Kota saat itu, Basaria Pandjaitan, berharap sistem ini terus digunakan pada periode selanjutnya dalam kepemimpinan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Beda Transparansi Anggaran Era Ahok dan Anies: Awalnya Bebas Diakses, Kini Harus Tunggu Sah Dulu"

(Tribunnews.com/Dennis Destryawan, Tribun Jakarta/Dionisius Arya Bima Suci, Kompas.com/Nursita Sari)