Kronologis Diskusi yang Dihadiri Din Syamsuddin hingga Refly Harun Dibubarkan Secara Paksa oleh OTK
Diskusi itu dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh atau aktivis tentang masalah kebangsaan
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Erik S
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebuah acara diskusi yang digelar di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024) tadi pagi dibubarkan oleh sejumlah Orang Tak Dikenal (OTK).
Diskusi itu menghadirkan beberapa narasumber, seperti Din Syamsuddin, Abraham Samad, Refly Harun, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadhilah, Sunarko, Tata Kesantra, dan lain-lain.
Ketua FTA Tata Kesantra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengrusakan oleh OTK dimaksud.
Baca juga: Diskusi di Kemang Jaksel Dibubarkan, Setara: Premanisme Merajalela, Ruang Sipil Semakin Menyempit
Tata menjelaskan, acara itu dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh atau aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan.
Sejak pagi, kata Tata, sekelompok massa yang sebagian ditengarai berasal dari Indonesia Timur sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel.
"Tidak terlalu jelas pesan yang mereka sampaikan kecuali mengkritik para narasumber yang diundang dan membela rezim Presiden Jokowi," kata Tata dalam keterangannya, Sabtu (28/9/2024).
Tata melanjutkan, ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengubrak-abrik ruangan.
Baca juga: Diskusi Diaspora di Kemang Dibubarkan OTK, IPW Minta Pelaku Diproses Hukum
Kata Tata, polisi kelihatan diam membiarkan massa pengacau.
"Sekelompok orang yang bertindak anarkis memorak-parandakan panggung, menyobek backdrop, mematahkan tiang mik, dan mengancam para peserta yang baru hadir," katanya.
Tata mengatakan, acara yang semula berbentuk diskusi lalu diubah dalam format konferensi pers.
Din Syamsuddin, salah satu pembicara, mengecam keras tindakan brutal tersebut dan menyebutnya sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi.
Ia berharap, jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai presiden RI, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Peristiwa brutal tersebut merupakan refleksi dari kejahatan demokrasi yang dilakukan rezim penguasa terakhir ini,” kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.
