Buntut dari kisruh anggaran DKI Jakarta ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan pun memutuskan melepas jabatannya.

Dengan suara berat dan raut muka sedih, Mahendra mengumumkan pengunduran dirinya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.

Ia menyebut, keputusannya ini lantaran tidak puas dengan kinerjanya menyusun anggaran DKI Jakarta untuk tahun 2020.

"Bapak ibu sekalian, seperti kita ketahui situasi dan kondisi saat ini yang membutuhkan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi, saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri," ucapnya, Jumat (1/11/2019).

Dengan pengunduran dirinya ini, Mahendra berharap penggantinya bisa meningkatkan kinerja Bappeda kedepannya.

"Harapan saya agar akselerasi Bappeda dapat lebih ditingkatkan lagi," ujarnya dalam konferensi pers di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.

Posisi baru Sri Mahendra

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan resmi melepas jabatannya.

Usai mengundurkan diri, Mehendra akan menduduki jabatan sebagai Widyaiswara.

Widyaiswara merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang.

Adapun tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih ASN pada lembaga pendidikan dan pelatihan (Diklat) pemerintah.

"Pak Mehendra akan kembali menjadi widyaiswara, seperti posisi beliau sebelumnya," ucap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Jumat (1/11/2019).

Anies pun mengaku sangat menghormati keputusan Mahendra menanggalkan jabatannya sebagai Kepala Bappeda ini.

"Terimakasih kepada pak Mahendra atas pengabdiannya. Insya Allah kami akan tetap bekerja sama di Pemprov DKI," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.

Seperti diketahui, draf usulan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 mendapat banyak sorotan publik.

Beberapa usulan anggaran yang dianggap janggal pun satu per satu mulai terkuak, seperti pengadaan lem aibon senilai Rp 83,8 miliar, pengadaan balpoin senilai Rp 123,8 miliar, hingga kenaikan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang sempat melonjak hingga Rp 26 miliar.

Buntut dari kisruh anggaran DKI Jakarta ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan pun memutuskan melepas jabatannya.

"Bapak ibu sekalian, seperti kita ketahui situasi dan kondisi saat ini yang membutuhkan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi, saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri," ucapnya, Jumat (1/11/2019).

Dengan pengunduran dirinya ini, Mahendra berharap penggantinya bisa meningkatkan kinerja Bappeda kedepannya.

"Harapan saya agar akselerasi Bappeda dapat lebih ditingkatkan lagi," tuturnya.

Kadis Pariwisata dan Kebudayana DKI mengundurkan diri

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayan (Disparbud) DKI Jakarta Edy Junaidi resmi mengundurkan diri dari jabatannya sejak 31 Oktober 2019 lalu.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir menyebut, selanjutnya Edy akan menjadi staf di Anjungan DKI Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.

"Dia ingin jadi staf Anjungan DKI di TMII, dia ke sana minatnya," ucapnya, Jumat (1/11/2019).

Meski pengunduran diri Edy terkesan mendadak, Chadiri memastikan pengunduruan diri Kelapa Disparbud ini dilakukan atas kemauannya sendiri.

"Dia mengundurkan diri, siapa yang mau telan menekan?" ujarnya saat dikonfirmasi.

• Lepas Jabatan Kepala Bappeda DKI Jakarta, Ini Posisi Baru Sri Mahendra Satria Wirawan

• Profesi Barista Dianggap Dapat Mengurangi Angka Pengangguran di Tangerang

• BERLANGSUNG Link Live Streaming Kalteng Putra Vs Persib Bandung: Maung Bandung Siap Tempur Curi Poin

• Halte TransJakarta Tosari Baru Diresmikan, Terintegrasi dengan Stasiun KRL Sudirman

• Pemprov DKI Jakarta Tetapkan UMP 2020 Rp 4,2 Juta, Ketua FBLP: Anies Baswedan Ingkar Janji

Sebelumnya, Edy Junaidi sempat menjadi sorotan setelah anggaran Rp 5 miliar untuk influencer terkuak.

Kelima influencer itu rencananya diminta membantu mempromosikan pariwisata dan kebudayaan DKI Jakarta kepada warganet yang menjadi pengikutnya (followers) di media sosial.

Mereka direkrut karena dianggap bisa menjadi panutan bagi warnaget.

Meski demikian, Edy Junaidi sempat menyebut telah menghapus anggaran itu sejak awal Oktober 2019.

"Awal Oktober, anggaran ini memang sudah kami hapus di dalam sistem," kata Edy, saat konferensi pers di area gedung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul: Ketua Fraksi PDIP Duga Kepala Bappeda dan Kadis Pariwisata Mundur Akibat Tekanan Anies Baswedan