Dua Pejabat DKI Mundur, DPRD DKI: di Saat Pertempuran Malah Mundur
"Saya menyayangkan hal ini, karena hal-hal kritis pembahasan APBD ini seperti dalam medan peperangan. Tapi kok malah mundur," ucapnya
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Edy Junaidi sendiri sempat menjadi sorotan setelah anggaran Rp 5 miliar untuk influenser terkuak.
Kelima influencer itu rencananya diminta membantu mempromosikan pariwisata dan kebudayaan DKI Jakarta kepada warganet yang menjadi pengikutnya (followers) di media sosial.
Mereka direkrut karena dianggap bisa menjadi panutan bagi warnaget.
Meski demikian, Edy Junaidi sempat menyebut telah menghapus anggaran itu sejak awal Oktober 2019.
"Awal Oktober, anggaran ini memang sudah kami hapus di dalam sistem," kata Edy, saat konferensi pers di area gedung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019). (Dionisius Arya Bima Suci)
Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul: 2 Pejabat Gubernur Anies Undur Diri, PDIP DKI: Lagi Perang Kok Mundur
Kepala Bappeda DKI mundur
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan mengundurkan diri dari jabatannya.
Pengunduran diri Kepala Bappeda ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi pers di Balairung, komplek Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.
• Sebut Sistem e-budgeting Berjalan Baik Saat Jadi Gubernur, Ahok: Pak Anies Terlalu Over Smart
"Ini adalah sebuah sikap yang perlu dihormati dan dihargai, ketika memberi kesempatan kepada yang lain ketika mementingkan organisasi diatas dirinya," ucapnya, Jumat (1/11/2019).
Sementara itu, dengan suara berat, Mahendra menyebut, dirinya mengundurkan diri agar kinerja Bappeda bisa ditingkatkan.
"Seperti kita ketahui situasi dan kondisi saat ini yang membutuhkan kinerja Bappeda lebih baik lagi. Saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dengan harapan agar akselerasi Bappeda dapat ditingkatkan," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.
Seperti diketahui, sejumlah anggaran yang diajukan Pemprov DKI sempat mendapat sorotan tajam dari Fraksi PSI DPRD DKI.
Salah satunya soal anggaran pengadaan lem aibon sebesar Rp 83,8 triliun yang diajukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Hal ini pertama kali diungkapkan oleh anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana yang diunggah di beberapa media sosial pribadi miliknya.
