TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, mengungkap sejumlah kejanggalan dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2020, analis kebijakan publik mengungkapkan jika terdapat 'titipan' di dalamnya.

Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV, Analis Kebijakan Publik, Agus Pambagyo ,mengatakan permasalahan seperti ini bukan peristiwa baru.

Permasalahan anggaran yang bermasalah selalu terjadi di pemerintahan pusat maupun daerah.

"Ini bukan barang baru, bukan peristiwa baru. Jadi selalu kalau pembahasan anggaran mau di pusat maupun di daerah, selalu titipannya banyak," ungkapnya.

Menurut Agus, rancangan ini merupakan langkah awal, sehingga semua ditulis.

Iapun mengatakan akan berbahaya jika hal tersebut tidak awasi.

Pasalanya, nanti angka-angka dalam rancangan APBD akan disebar sesuai pembahasan berikutnya.

Lebih lanjut, Agus menyebutkan RAPBD harus dikupas satu per satu sebelum disahkan akhir November nanti.

"Misal tadi (lem) Aibon, mungkin dipake untuk perjalanan dinas siapa. Nanti komputer, dibuat beliin mobil siapa, bisa begitu," terang Agus.

Menurut Agus Pambagyo, sistem yang sudah ada tidak bermasalah, melainkan birokrasinya.

Sistem pengajuan anggaran dinilai Agus sudah benar, dibuat oleh eksekutif lalu didiskusikan dengan DPRD.

Karena tugas DPRD adalah mengawasi pelaksanaan anggaran.

Dikutip dari Kompas.com, Anies Baswedan mengatakan, kesalahan-kesalahan anggaran disebabkan oleh sistem.

"Ya sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal, ini ada problem sistem, yaitu sistem digital tetapi tidak smart," ujar Anies, Rabu (30/10/2019).