TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menyelengarakan Konferensi Internasional ke-2 Ilmu Sosial atau The 2nd International Conference on Social Sciences (ICSS) di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMJ pada Jumat 5 November 2019.

Kali ini acara ini mengusung tema "Pemerintahan, Hubungan Manusia, dan Pembangunan Berkelanjutan",

Beberapa subtema menarik dipaparkan dalam ICSS ke-2 2019, antara lain: Pemerintah, Politik, dan Hubungan Internasional; Kekuasaan, Demokrasi dan Pemilihan Umum; Kebijakan Publik, Administrasi, dan Pemerintahan; Komunikasi, Media Sosial dan Hiburan; Pekerjaan Sosial, Kesejahteraan Sosial dan Kebijakan Sosial; Islam, Spiritualitas, dan Pembangunan; Pembangunan Lingkungan, Perumahan dan Keberlanjutan, dan sebagainya.

Konferensi yang dihadiri oleh presenter dan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara dengan berbagai bidang studi ini bertujuan untuk melihat lebih dekat tentang bagaimana pembangunan negara-negara di dunia harus membawa kesejahteraan dan kebaikan publik bagi masyarakat secara berkelanjutan dalam berbagai aspek.

Baca: Kesebelasan Universitas Muhammadiyah Jakarta Juara Liga Mahasiswa Tingkat Nasional

Konferensi ini akan menciptakan ide-ide alternatif dan meningkatkan peluang untuk kolaborasi erat dan aliansi strategis terutama dalam penelitian ilmiah tentang reformasi konsep tata kelola menuju Pembangunan Berkelanjutan.

Ketua Pelaksana ICSS 2019, Dr Debby Affianty, S.IP, M.SI menyambut berbagai wawasan, hasil studi, atau studi literatur tentang topik konferensi. Menurutnya, pembahasan topik konferensi dibagi menjadi dua sesi di sesi pleno serta sesi paralel.

"Kami berharap ICSS ke-2 ini akan berfungsi sebagai tempat strategis bagi akademisi dan praktisi untuk terhubung dengan akademisi lain dan bidang studi lain sehingga mereka dapat menjalin studi kolaboratif dan interdisipliner," kata Debby dalam sambutannya.

Acara ini dibuka Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadyah Jakarta Dr. Endang Sulastri mewakili Rektor Univeritas Muhammadyah Jakarta. Dalam acara ini hadir keynote speaker Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani dan tiga pembicara ternama, yakni peneliti ilmu politik LIPI Prof (Ris) R. Siti Zuhro, PhD., guru besar Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia Prof. Datuk Dr. Yahaya Ibrahim, dan President of Hayrat Foundation Representative of Turkey in Indonesia Dr (Cand). Cemal Şahin, Lc., MA., MM.

Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadyah Jakarta Dr. Endang Sulastri saat membuka acara menyampaikan sangat mengapresiasi adanya seminar Internasional ICSS 2019.

"Hasil seminar internasional ini nantinya diharapkan tidak hanya menjadi tumpukan kertas saja namum mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas, harus dilakukan deseminasi dalam seminar internasional dan dipublikasikan sehingga memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat," ujarnya.

Sementara Arsul Sani dalam Keynote Speech mengatakan seminar internasional dalam ICSS 2019 yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta mampu melahirkan pemikiran-pemikiran dan sumbangan-sumbangan kepada MPR agar menjadi bahan kajian.

"Ada beberapa hal yang menjadi relevan pada seminar pagi ini, kalau kita bicara tentang Sustainable Development dalam konteks government, memang ini yang sebetulnya ingin dituju dan menjadi salah satu rekomendasi MPR, yaitu terkait dengan keinginan untuk memasukan kembali haluan Negara dalam UUD kita tentu karena ini Negara demokrasi," ujarnya.

"Ide dasar haluan Negara paling gampang analogikanya seperti “Jika kita ke Singapura atau bahkan ke Vietnam. Singapura ditahun 2050 – 2070 itu sudah tergambar visualisasi, visualisasi ini adalah hal-hal yang akan dicapai itulah yang disebut dengan haluan negara yaitu untuk memberikan arah bahwa tujuan kita itu kesana. Semoga para pembicara nanti bisa memberikan gambaran bagaimana Sustainable Developmnet dinegara mereka dilaksanakan."

Sementara Siti Zuhro dalam kesempatan ini banyak berbicara mengenai birokrasi. Menurutnya, birokrasi senantiasa menjadi tumpuan tarik menarik kepentingan politik. Birokrasi Indonesia adalah sumber masalah bagi demokrasi Indonesia.

"Pada rezim orde baru Soeharto menyalahgunakan birokrasi sebagai instrumen politik untuk mendukung rezim otoriternya. Dalam melakukan hal itu, birokrasi hanya digunakan sebagai mesin pemilihan untuk mengumpulkan suara untuk partai Golkar pemerintah dalam setiap pemilihan tunggal untuk memastikan bahwa dukungan partai tidak tertandingi oleh partai-partai oposisi (PDI dan PPP). Golkar merasuki birokrasi dan institusi ini dipolitisasi dan tidak netral. Hal ini mengakibatkan munculnya birokrasi yang dominan dan tersentralisasi yang tidak transparan. Pada tahun 1998 Indonesia memulai proses panjang menuju netralitas, tetapi prosesnya tidak lengkap. Memang benar bahwa politik dan pemilihan umum berubah pada tahun 1999," kata Siti Zuhro.

Dikatakan Siti, selama masa transisi, kekuatan masyarakat lebih banyak berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan. Menurutnya hal ini menunjukkan bahwa peran nyata dan signifikan dari kekuatan masyarakat dan penguatan partisipasi politik rakyat telah menjadi sangat penting di Indonesia kontemporer.

"Studi politik Indonesia Bireaucracy dan dalam Transisitionera telah menyelidiki berbagai upaya untuk mereformasi birokrasi Indonesia membuka arena politik, membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat. partisipasi. Perubahan-perubahan ini menciptakan lebih banyak partisipasi masyarakat dan Negara," jelasnya.

Di sisi lain, pembicara asal Malaysia yakni Prof. Datuk Dr. Yahaya Ibrahim dalam seminar ini menjelakan mengenai Pengembangan Pariwisata Muslim Berkelanjutan, Peran Pemerintah, Pemain Industri dan Komunitas Lokal Permintaan terhadap Turisme Muslim dimulai setelah destinasi pilihan turis beralih ke negara-negara Islam. Ini disebabkan karena meningkatnya prasangka di kalangan non-Muslim terhadap Muslim.

"Situasi ini memiliki dampak positif pada pengembangan pariwisata di negara-negara Islam yang berkontribusi pada pertumbuhan destinasi pariwisata berkelanjutan. Negara-negara mayoritas Islam di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia ternyata menjadi pilihan pelancong Muslim. Masuknya dan tingginya permintaan wisatawan Muslim ke negara-negara ini menyebabkan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas terkait Muslim," katanya.

Oleh karenanya, kata dia, pemerintah perlu berkolaborasi dengan para pelaku industri untuk mempersiapkan pedoman yang diperlukan dan memenuhi persyaratan yang diminta.

"Keberhasilan pariwisata Muslim yang berkelanjutan tergantung pada berbagai pihak, terutama pemerintah daerah, pelaku industri, masyarakat setempat dan wisatawan itu sendiri. Presentasi ini akan menyelami peran para pihak dalam mencapai pengembangan pariwisata berkelanjutan di negara-negara Muslim."

Sementara pembicara asal Turki Dr (Cand). Cemal Şahin, Lc., MA., MM. dalam ICSS 2019 ini lebih banyak menekankan pada pentingnya modernisasi. Menurutnya, modernisasj diperlukan beberapa bidang, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama.

"Modernisasi dalam sejarah Islam, menurut saya, di dunia Islam sudah mengalami krisis yang sangat besar. Untuk mengatasi krisis tersebut ada banyak pembaharuan. Krisis pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan setelah Khulafaurrasyidin," ujarnya.

Namun demikian, menurutnya, setiap krisis selalu melahirkan tokoh-tokoh untuk mengatasi krisis tersebut. Misalnya dengan munculnya Imam Madzhab dalam pemahaman Islam ataupun tokoh-tokoh pemikir seperti Imam Al-Ghazali dan para ulama Islam di abad pertengahan.