TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi polemik berkurangnya anggaran rehabilitasi gedung sekolah di rancangan anggaran tahun 2020.

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pun telah menyatakan tidak ada pemangkasan.

Baca: Buntut Polemik APBD DKI Jakarta, LSM Mat Bagan Laporkan William, Begini Pembelaan Rekan Politisi PSI

Namun demikian, PSI menilai pernyataan Dinas Pendidikan tersebut justru mengkonfirmasi data yang telah disampaikan oleh PSI sebelumnya.

“Dinas Pendidikan justru menyatakan bahwa betul anggaran rehabilitasi gedung sekolah dipotong sebesar Rp 455,4 miliar. Data tersebut sama persis dengan yang kami sampaikan sebelumnya,” kata Idris Ahmad, Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta melalui keterangan tertulis Kamis (14/10/2019). 

Dalam rilis tersebut, Dinas Pendidikan beralasan awalnya mengusulkan 105 lokasi, tapi ternyata hanya 86 yang mendapatkan rekomendasi untuk direhabilitasi.

Namun, data Dinas Pendidikan ini berbeda dari data KUA PPAS yang diberikan ke DPRD di mana tertera target rehabilitasi sekolah untuk tahun 2020 adalah sebanyak 191 lokasi.

“Di dokumen rancangan KUA PPAS Buku Lampiran III, eksekutif mengajukan 191 lokasi senilai Rp 2,57 triliun, bukan 105 lokasi. Kami minta data dari Dinas Pendidikan diperbaiki agar tidak mengeluarkan data yang berbeda-beda setiap rapat dan setiap dokumen,” kata Idris.

Terkait dengan kajian Dinas Cipta Karya yang baru saja keluar dan dijadikan dasar untuk merevisi usulan anggaran rehabilitasi, Idris justru mempertanyakan mengapa kajian baru dilakukan setelah input anggaran.

"Seharusnya, kajian rehabilitasi gedung sekolah dilakukan sebelum anggaran diinput. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan perencanaan anggaran yang akurat," ucap Idris.

Idris mengungkapkan keprihatinannya dengan kualitas sarana dan prasarana sekolah di Jakarta.

PSI menyayangkan saat ada pemangkasan APBD karena defisit, banyak kegiatan rehabilitasi gedung sekolah dipotong senilai ratusan miliar.

Faktanya, menurut data Dinas Pendidikan pada tahun 2016, ada 823 gedung yang perlu diperbaiki.

Hal ini dikutip dari situs beritajakarta.id tanggal 28 Maret 2016.

“Artinya, masih ada ratusan gedung lain yang butuh rehabilitasi. Jika memang ada beberapa lokasi yang baru-baru ini dikoreksi, Dinas Pendidikan bisa mengusulkan lokasi lainnya untuk dilakukan rehab tahun 2020, bukan malah mengurangi anggaran rehab,” tambah Idris.

Hingga kini eksekutif masih belum merevisi secara menyeluruh proyeksi belanja DKI Jakarta untuk tahun 2020 yang diproyeksikan mengalami defisit.

Baca: Akar Masalah APBD DKI Jakarta, Anies Baswedan Dituding Enggan Meluangkan Waktu Menyisir Anggaran

PSI kuatir akan banyak lagi pemangkasan anggaran di kegiatan-kegiatan yang seharusnya diprioritaskan.

PSI menyayangkan di tengah defisit tersebut justru program yang kajiannya masih belum jelas dan diragukan dapat memberikan dampak riil dan positif seperti Formula E malah diprioritaskan.