Pengamat Transportasi Harap Tarif Rencana Jalan Berbayar Disesuaikan Tinggi Rendahnya Kepadatan
Tigor mencontohkan kawasan Margonda-Kalimalang, salah satu jalan yang akan diberlakukan rencana jalan berbayar tersebut.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memastikan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar menuju Jakarta akan dioperasikan di daerah perbatasan kawasan Jabodetabek pada 2020.
Terkait hal itu, pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan berharap tarif jalan berbayar tersebut akan disesuaikan dengan tinggi rendahnya kepadatan di ruas jalan itu.
"Saya mengusulkan agar tarif jalan berbayar ini jangan fix rate atau tetap. Artinya jangan seperti tol, dimana semua dikenakan tarif serupa," ujar Tigor, ketika dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (16/11/2019).
Baca: Pengamat Sebut Rencana Jalan Berbayar Strategi Bagus Kurangi Kepadatan di Jakarta
Tigor mencontohkan kawasan Margonda-Kalimalang, salah satu jalan yang akan diberlakukan rencana jalan berbayar tersebut.
Ia menyebut tarif di jalan tersebut seharusnya mahal bila kepadatannya sedang tinggi seperti saat pagi hari. Di sisi lain, ketika tak terlalu padat maka tarif harus juga diturunkan.
Baca: Pengamat Transportasi: Rencana Jalan Berbayar Akan Lebih Mudah Diterima Masyarakat
"Misalnya kalau demandnya lagi tinggi di jalan tersebut, misal di Margonda pagi-pagi padat tuh, ya tarifnya mahal. Ketika kurang padat atau demandnya rendah, tarifnya turunin. Sementara waktu tengah malam kan nggak ada orang pakai tuh jalan, ya tarifnya nol saja," tandasnya.
