"Saat ini saya tinggal dimana saja, dijalan seperti ini, ada tempat berteduh saya disana gitu saja. Saya baru saja pergi dari rumah nenek saya, nggak mau terus-terusan bergantung. Saya mau cari kerja apa saja yang penting halal," ujarnya.

Baca: Menko PMK Masih Pelajari Kartu Prakerja yang Jadi Janji Jokowi Saat Kampanye

Sebelumnya diberitakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah memastikan pemerintah akan mengeluarkan insentif sebesar Rp 3,65 juta sampai dengan Rp 7,65 juta per kepala untuk peserta program Kartu Prakerja yang dimulai tahun depan atau tahun 2020.

Ida menjelaskan insentif tersebut diberikan kepada peserta untuk empat keperluan, yang pertama untuk membiayai pelatihan. "Biaya pelatihan Rp 3 juta sampai Rp7 juta itu bergantung dari jenis pelatihan yang diikuti peserta," ujar Ida di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Rabu (20/11/2019). 

Baca: Massa Buruh Kecewa Tidak Digubris Kemnaker Ida Fauziah

Yang kedua untuk biaya sertifikasi. Ida mengatakan biaya tersebut akan disubsidi pemerintah. Subsidi diberikan sebanyak Rp 0 sampai Rp900 ribu. Ketiga, lanjut Ida, untuk insentif pasca pelatihan. Peserta akan diberikan insentif sebesar Rp500 ribu untuk kebutuhan melamar pekerjaan.

Baca: Pemerintah Minta Pengusaha dan Buruh Terima Putusan UMP 2020 Naik 8,51 Persen

"Ini insentif untuk persiapan pelamaran kerja. Karena mereka posisinya pencari kerja, maka bisa dilihat mereka tidak dalam status finansial untuk mencari lowongan," ujarnya.

Baca: Tahun 2020 Pemerintah Gaji Pengangguran 3 hingga 7 juta

Yang terakhir yakni untuk biaya pengisian survei. Total insentif yang digelontorkan untuk biaya pengisian survei sebesar Rp 150 ribu. Biaya diakumulasi dari pengisian tiga survey yang akan diisi peserta setelah melewati program pelatihan dan juga proses sertifikasi.

"Diberikan reward Rp50 ribu setelah pengisian survei. Survei pekerjaan dilakukan tiga kali, jadi 3 dikali Rp50 ribu," jelasnya.

Baca: Bikin Kartu Pra Kerja, Pemerintah Anggarkan Dana Hingga Rp 7 Juta Per Orang

Ida mengatakan survei dilakukan untuk mendata dan melihat status para peserta program Kartu Prakerja yang telah mengikuti program pelatihan ataupun uji kompetensi untuk sertifikasi. "Data ini bermanfaat bagi project management office untuk meningkatkan kualitas dan kinerja layanan program Kartu Prakerja," katanya.

Dalam pemaparan, Ida mengatakan total anggaran program Kartu Prakerja yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 adalah sejumlah Rp10 triliun.

Baca: Bikin Kartu Pra Kerja, Pemerintah Anggarkan Dana Hingga Rp 7 Juta Per Orang

"Jadi, total manfaat per peserta berkisar Rp3.650.000 hingga Rp7.650.000 dengan total anggaran yang ada di APBN 2020 sejumlah Rp 10 triliun, dengan estimasi dua juta penduduk yang akan mengikuti program," ujarnya.