Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Transparansi menggeruduk depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019) siang.

Mereka melancarkan aksi untuk menyuarakan dukungan kepada anggota DPRD DKI fraksi PSI William Aditya Sarana yang telah berani membuka anggaran janggal di KUA-PPAS tahun 2020.

Baca: Komisi VIII DPR Bahas Permasalahan Haji Bersama Para Kepala UPT Asrama

"Dukungan kepada William itu hanya simbol bahwa keterbukaan, transparansi adalah kewajiban anggota DPRD," kata Koordinator Aksi, Azas Tigor Nainggolan, di depan Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

Menurut Tigor, banyak anggota DPRD DKI lainnya membungkam sikap kritis yang dilakukan William.

Ada pula pihak yang melaporkan kader PSI itu ke Badan Kehormatan DPRD DKI karena dianggap melanggar etik.

William pun dinyatakan bersalah oleh BK DPRD dan terancam sanksi.

Sementara soal aksi dukungan terhadap William, disebutnya hanyalah sebagai simbol semata untuk mendorong keterbukaan dan transparansi penyusunan segala tahapan APBD 2020.

Menurut Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) ini semestinya seluruh anggota DPRD DKI lainnya mengikuti langkah yang dilakukan William.

"William itu simbol keterbukaan transparansi kalau mau membungkam William berarti mau membungkam suara rakyat berhadapan dengan rakyat," ucap dia.

Baca: OC Kaligis Beberkan Alasan Gugat Kejaksaan Agung Terkait Kasus Novel Pada 15 Tahun Silam

Sebaliknya kata Tigor, jika mereka yang duduk di kursi legislatif merasa panik, justru hal itu memperlihatkan adanya upaya janggal maupun praktik korupsi di dalam proses tersebut.

"Kalau mereka panik berarti itu artinya mereka terganggu, kalau mereka panik berarti William benar, kalau mereka panik berarti transparansi didukung oleh rakyat," imbuhnya.