Polisi Sebar Anggota Berpakaian Preman Amankan Djakarta Warehouse Project di JIExpo
Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan personel berpakaian preman di area event Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 di JIExpo Kemayoran.
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi
Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan personel berpakaian preman di area event Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 di JIExpo Kemayoran.
Pengamanan acara tersebut dimulai sejak hari ini Jumat (13/12/2019) hingga Senin (16/12/2019).
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Harry Kurniawan menjelaskan pengamanan dilakukan kepolisian, Satpol PP DKI, serta internal panitia.
Baca: Daftar Lineup DWP 2019 Hari Ini, Jumat 13 Desember 2019, Martin Garrix hingga Yellow Claw
"Kita mulai hari ini. Kita sudah koordinasi dengan penyelenggara dan Pemprov, ada petugas Polri yang berkoordinasi dengan petugas Satpol PP dan panitia, menggunakan pakaian preman dan pakaian dinas. Sudah ada bagian masing-masing," kata Herry di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019).
Sebanyak 597 personel kepolisian dikerahkan khusus untuk mengamankan jalannya kegiatan musik dansa elektronik tersebut.
Baca: Luthfi Alfiandi Jalani Sidang Perdana, Keluarga Minta Pendukungnya Tertib
Mereka disebar baik di dalam maupun luar area event.
Bantuan pengamanan yang diberikan kepolisan lantaran event DWP 2019 sudah mengantongi izin keramaian.
"Pemprov menyampaikan bahwa DWP harus berjalan karena sudah ada izinnya. Kami di lapangan akan membackup untuk pengamanannya," katanya.
Aksi tolak DWP
Aksi tolak event Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 berlangsung di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019).
Puluhan orang membentangkan spanduk penolakan acara tersebut di tengah Jalan Medan Merdeka Selatan.
Spanduk yang dibentangkan bertuliskan ”Gubernur Pilihan Umat Pro Maksiat. Konser Maksiat DWP 2019”, lengkap dengan gambar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di bagian kiri spanduk.
Massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya ini menilai moral warga Jakarta bisa tergadai akibat penyelenggaraan event tersebut.
Baca: Maruf Amin Minta Fachrul Razi Revisi Peraturan Menteri Agama Tentang Majelis Taklim