TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menutup tahun 2019 ini, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta telah tuntas menyampaikan laporan penggunaan dana resesnya ke Sekretariat Dewan di Kebon Sirih, Kamis (19/12/2019).

Tercatat dalam kumpulan laporan tersebut, dari total fasilitas dana reses sebesar Rp 2,44 miliar,  Fraksi PSI Jakarta hanya menggunakan  Rp1,68 miliar saja dan memastikan Rp 752 juta  sisanya kembali ke APBD.

“Selama reses di November, Fraksi PSI telah menemui lebih dari 11.600 warga Jakarta. Keluhan-keluhan yang disampaikan warga membuat kami semakin sadar betapa rakyat sangat membutuhkan kerja nyata anggota DPRD khususnya di DKI. Kami catat semua yang menjadi keluhan warga untuk kami perjuangkan di ruang rapat tiap Komisi di DPRD DKI,” kata Idris Ahmad, Ketua Fraksi PSI  DPRD DKI Jakarta.

Selama rangkaian reses dari tanggal 4 sampai 19 November itu, delapan anggota Fraksi PSI telah menjelajah ke 102 titik lokasi di Jakarta.

Banyak keluhan warga yang didapatkan, mulai dari pelayanan birokrasi yang lambat, pelayanan BPJS kesehatan yang belum maksimal, hingga keluhan warga yang belum mendapatkan Kartu Jakarta Lansia (KJL) meski sudah didata.

Sekretariat DPRD menganggarkan Rp 305 juta bagi tiap anggota DPRD.

Mekanisme turunnya dana anggaran reses ini adalah DPRD memberikan dana sekitar 80 persen atau Rp 224 juta di awal, kemudian sisa dana diberikan setelah anggota dewan menyerahkan laporan kegiatan resesnya.

Dari total Rp 2.441.085.840 yang disiapkan untuk Idris dan kawan-kawan, Fraksi PSI hanya menggunakan 1,68 miliar Rupiah, antara lain digunakan untuk biaya tenda, kursi, sound system, konsumsi, snack, dan alat tulis.

“Sejak awal PSI sudah berkomitmen siap kerja dan siap diawasi. Begitu juga terkait dengan dana reses. Semua uang yang dianggarkan dari APBD kami pertanggungjawabkan. Jika ada sisa, kami kembalikan lagi ke APBD,” lanjut Idris.

Idris menjelaskan juga bahwa reses yang dilakukan kemarin ini terjadi bersamaan dengan pembahasan anggaran di DPRD DKI.

Akibatnya, Fraksi PSI harus menyeimbangkan waktu persiapan pembahasan anggaran dan waktu reses yang berjalan sekaligus.

“Terus terang kami harus fokus menyiapkan bahan pembahasan anggaran. Kami tidak mau reses yang tidak maksimal dan akhirnya malah menghamburkan uang. Kalau ada titik reses yang sulit terlaksana karena berbenturan dengan agenda rapat, lebih baik tidak dilakukan dan dananya dikembalikan,” kata Idris.

Idris menambahkan bahwa di tengah defisit APBD yang terjadi, PSI merasa perlu melakukan penghematan anggaran.

Melihat banyak kegiatan rehabilitasi sekolah dan fasilitas olahraga yang dicoret, Fraksi PSI pun perlu turut menghemat anggaran dan tidak menghabiskan dana reses yang disediakan.

“Kita tahu target pendapatan tahun ini tidak tercapai. Tahun ini defisit dan berdampak ke proyeksi APBD tahun depan. Kami harap dana reses yang Fraksi PSI kembalikan bisa membantu agar uang APBD benar-benar bisa tepat sasaran untuk masyarakat,” tutup Idris.

Reses adalah masa di mana anggota DPRD melakukan kegiatan di luar gedung DPRD dengan mengunjungi daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi warga.

Meski kegiatan reses telah selesai, Fraksi PSI DKI tetap membuka ruang selebar-lebarnya bagi warga yang ingin mengadukan permasalahannya.

Warga bisa datang langsung ke kantor Fraksi PSI DKI di Gedung DPRD, lantai 4, Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Gambir, Jakarta Pusat.

Pengaduan masyarakat di Fraksi PSI DKI dibuka dari senin sampai jumat, mulai pukul 8 hingga pukul 10 pagi.