Niat Fraksi PSI Balikkan Dana Reses, Politisi DKI Ini Sebut Pura-pura Hemat dan Naif
Selama rangkaian reses dari tanggal 4 sampai 19 November itu, delapan anggota Fraksi PSI turun ke 102 titik lokasi di Jakarta.
Editor: Fajar Anjungroso
TRIBUNNEWS.COM - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta tak henti-hentinya membuat hal baru ketika duduk di bangku legislatif DKI Jakarta.
Paling terakhir, anggota partai berlambang bunga mawar ini mengembalikan sisa dana reses yang tidak digunakan ke kas daerah.
Namun tindakan ini justru menuai tanggapan kontra dari sesama rekan legislatif di Kebon Sirih.
Kembalikan Rp 752 juta
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengatakan, dari total fasilitas dana reses sebesar Rp 2,44 miliar, Fraksi PSI Jakarta hanya menggunakan Rp 1,68 miliar saja dan memastikan Rp 752 juta sisanya kembali ke APBD.
"Sejak awal PSI sudah berkomitmen siap kerja dan siap diawasi. Begitu juga terkait dengan dana reses. Semua uang yang dianggarkan dari APBD kami pertanggungjawabkan. Jika ada sisa, kami kembalikan lagi ke APBD," ucap Idris saat dikonfirmasi, Minggu (22/12/2019) malam.
Idris menjelaskan, selama rangkaian reses dari tanggal 4 sampai 19 November itu, delapan anggota Fraksi PSI turun ke 102 titik lokasi di Jakarta.
Banyak keluhan warga yang didapatkan, mulai dari pelayanan birokrasi yang lambat, pelayanan BPJS kesehatan yang belum maksimal, hingga keluhan warga yang belum mendapatkan Kartu Jakarta Lansia (KJL) meski sudah didata.
Sekretariat DPRD DKI sendiri menganggarkan Rp 305 juta bagi tiap anggota DPRD.
Mekanisme turunnya dana anggaran reses adalah DPRD memberikan dana sekitar 80 persen atau Rp 224 juta di awal, kemudian sisa dana diberikan setelah anggota dewan menyerahkan laporan kegiatan resesnya.
"Dari total Rp. 2.441.085.840 yang disiapkan saya dan kawan-kawan, Fraksi PSI hanya menggunakan Rp 1,68 miliar, antara lain digunakan untuk biaya tenda, kursi, sound system, konsumsi, snack, dan alat tulis," jelasnya.
Hemat anggaran
Ia menambahkan bahwa di tengah defisit APBD yang terjadi, PSI merasa perlu melakukan penghematan anggaran.
Apalagi setelah beberapa mata anggaran seperti kegiatan rehabilitasi sekolah dan fasilitas olahraga yang dicoret, Fraksi PSI pun turut menghemat anggaran dan tidak menghabiskan dana reses yang disediakan.
