TRIBUNNEWS.COM - Jalan Tol Tol Cikampek – Palimanan (Cipali) terendam air banjir pada Selasa (31/12/2019) lalu.

Selain curah hujan tinggi, sedimentasi yang menutup gorong-gorong menjadi penyebab banjir merendam jalan Tol Cipali KM 136+200.

Banjir melanda sekira pukul 17.00 WIB sampai 18.00 WIB.

Baca: Jakarta Dikepung Banjir, Tempat Ini Justru Terlihat Hijau nan Asri, Ternyata Begini Faktanya

Genangan banjir terjadi setinggi 20 sentimeter 30 sentimeter di sepanjang 150 meter sampai 200 meter jalan tol.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun melakukan penanganan.

Dari keterangan tertulis Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR yang diterima Tribunnews.com,  banjir terjadi karena arus-balik (backwater) akibat drainase jalan tol tidak dapat mengalirkan air ke Sungai Cilalanang karena muka air sungai yang tinggi (luap).

Kemen PUPR pun telah melakukan  penanganan berupa pembersihan sedimen di hilir dan hulu gorong-gorong yang berada di bawah jalan tol.

Sehingga ruas tol Cipali telah berfungsi normal kembali.

Analisa Menhub

Dikutip dari Kompas.com, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya bersama dengan Dirjen Perhubungan Darat serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sedang mencari penyebab banjir di Tol Cipali KM 136.

"Kami bersama Dirjen Darat, Kementerian PU sedang mencari penyebabnya," Menhub Budi di Cirebon, Jawa Barat, Rabu, saat mengunjungi Terminal Harjamukti, Kota Cirebon, seperti dikutip dari Antaranews, Rabu (1/1/2020).

Budi mengaku prihatin dengan banjir di Tol Cipali KM 136. Sebab, banjir tersebut sempat menghambat arus lalu lintas baik dari Jakarta maupun Cirebon.

"Kami prihatin dengan kejadian itu (banjir yang menggenang Cipali) makanya saya nanti akan naik heli untuk melihat di mana dan bagaimana," ujarnya.

Menurutnya dengan diketahui sumber atau penyebab banjir, maka bisa diselesaikan titik yang menjadi masalah, sehingga kemudian hari tidak terjadi lagi hal yang sama.

Dia menambahkan, tim dari Kemenhub saat ini sedang melakukan pengecekan dengan menyisir ruas tol, agar bisa mengetahui secara pasti.

"Kalau tahu penyebabnya maka kami bisa selesaikan dan tidak terjadi lagi pada masa depan," katanya.

Pada Selasa (31/12/2019) sore hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Indramayu, dan mengakibatkan jalur Tol Cipali KM 136 tergenang, namun masih bisa dilalui oleh kendaraan.

"Arus lalu lintas dari kedua arah masih normal, hanya laju kendaraan melambat," kata Kasatlantas Polres Indramayu AKP Ahmat Troy pada waktu itu.

Troy mengatakan setelah beberapa jam terjadi hujan deras di Indramayu bagian selatan mengakibatkan air menggenang di ruas jalan Tol Cipali KM 136.

Dengan kondisi tersebut, para pengendara melambatkan laju kendaraannya, karena memang air cukup deras.

Akan tetapi arus lalu lintas lanjut Troy, masih normal dan tidak ada pengalihan arus atau rekayasa apa pun di jalan yang tergenang tersebut.

"Belum ada pengalihan arus atau apa pun, kami siagakan anggota untuk mengatur lalu lintas di sana," katanya.

Terobosan Kemen PUPR, sasar Ciliwung

Kementerian PUPR ikut bertindak memberikan penanganan dalam banjir yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Seperti diketahui, hingga kini Kamis (2/1/2020) pun berbagai wilayah masih terdampak genangan banjir akibat hujan deras pada Selasa (31/12/2019).

Banjir mulai mengepung daerah sekitar Jakarta sejak kemarin Rabu (1/1/2020).

Menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo, meninjau beberapa titik banjir di Jakarta dan sekitarnya menggunakan helikopter pada Rabu (1/1/2020).

Seperti keterangan tertulis resmi yang diterima Tribunnews.com dari Kemen PUPR, daerah terdampak terparah banjir di DKI Jakarta berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Krukut, Sungai Ciliwung, Sungai Cakung, dan Sungai Sunter.

1. Penanganan darurat

Penanganan darurat dilakukan bersama pihak terkait, yakni telah difungsikannya pompa, karung pasir, bronjong dan tanki air agar kawasan dan prasarana publik terdampak dapat segera berfungsi kembali.

Kemen PUPR juga menyoroti penyebab lain banjir adalah belum optimalnya pembangunan prasarana pengendalian banjir.

Diketahui, pembangunan tersebut digelar sejak tahun 2017 dan belum dapat dilakukan normalisasi pada keempat sungai karena kendala pembebasan lahan.

Pada keempat sungai tersebut, dilakukan upaya pengendalian banjir sebagai berikut :

Program Pengendalian Banjir Sungai Ciliwung sudah ditangani 16 km dari rencana keseluruhan 33 km.

Dari pengamatan aerial pada hari Rabu, 1 Januari 2020 pukul 15.00 – 16.30 WIB tampak, area sekitar sungai yang telah dilakukan normalisasi sungai relatif aman.

Sedangkan pada area sekitar sungai yang belum dilakukan normalisasi dalam kondisi tergenang banjir (misal di Bidara Cina).

Demikian halnya pada Sungai Cipinang yang belum dinormalisasi, area sekitar juga tergenang banjir.

Pada hulu Sungai Ciliwung, tengah dilaksanakan pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi dengan progres pembebasan tanah di atas 90 persen dan progres fisik saat ini mendekati 45 persen.

Kedua bendungan tersebut direncanakan selesai pada akhir 2020.

2. Percepatan sudetan

Untuk percepatan pelaksanaan Sudetan Sungai Ciliwung dari Sungai Ciliwung ke Sungai Cipinang, telah diajukan perbaikan penetapan lokasi (penlok) dari Kementerian PUPR cq Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung – Cisadane Ditjen Sumber Daya Air ke Gubernur DKI pada tanggal 26 Desember 2019.

Masyarakat setempat telah menyetujui pemanfaatan lahan untuk kelanjutan pembangunan sudetan sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1.200 meter.

Pengendalian banjir Kota Bekasi dan sebagian Kabupaten Bekasi, Kementerian PUPR sudah membuat Perencanaan Pengendalian Banjir Kali Bekasi.

Lalu pada tahun 2020 akan dilakukan Value Engineering terhadap perencanaan tersebut dan segera ditindaklanjuti dengan pekerjaan fisik konstruksinya.

Instruksi Presiden Jokowi

Seperti diberitakan Kompas.com, Presiden Jokowi memberikan instruksi kepada jajaran pemerintahpusat sampai daerah untuk menangani banjir.

Seperti yang dikutip dari Kompas.com, setidaknya ada tiga instruksi Jokowi menyikapi banjir di Jakarta dan sekitarnya.

Instruksi pertama, memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah provinsi, hingga tim SAR bergerak bersama menanggulangi banjir. Jokowi menyebut, keselamatan warga harus diutamakan.

"Jadi BNPB, pemerintah provinsi, SAR, semuanya harus segera bergerak bersama-sama. Untuk memberikan rasa aman, memberikan keselamatan pada warga yang terkena bencana banjir," kata Jokowi di Gedung Agung Yogyakarta, Rabu (1/1/2020), dipantau dari live streaming YouTube Sekretariat Presiden.

Instruksi kedua, Jokowi meminta supaya supaya fasilitas-fasilitas umum segera dinormalisasi.

Sebab, hingga saat ini, sejumlah failitas umum masih tak beroperasi, seperti Bandara Halim Perdanakusuma, Tol Cikampek, dan beberapa titik tol lainnya.

"Saya kira ini harus segera dinormalisasi, sehingga fungsi-fungsi itu kembali menjadi normal," ujar dia.

Ketiga, Jokowi memerintahkan pemerintah pusat dan provinsi harus bekerja bersama-sama untuk menanggulangi banjir.

Ia menyebut, saat ini pemerintah pusat juga tengah berupaya membangun sejumlah waduk, untuk mengantisipasi banjir ke depan.

Oleh karenanya, banjir Jabodatebek saat ini harus ditangani secara bersama-sama.

"Karena pemerintah pusat memang ini baru dalam proses dan belum selesai, misalnya Waduk Cimahi, Waduk Ciawi mungkin baru tahun depan selesai, tetapi, di luar itu, semuanya harus dikerjakan," kata Jokowi.

Jokowi juga berpesan supaya seluruh warga terdampak untuk berhati-hati. Sebab, menurut kepala negara, keselamatan menjadi hal yang paling utama.

"Yang paling penting adalah yang berkaitan dengan keselamatan warga," kata dia.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "3 Instruksi Jokowi untuk Penanganan Banjir Jabodetabek"

(Tribunnnews.com/Chrysnha) (Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)