TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bupati/Walikota calon pemenang Anugerah Kebudayaan PWI Pusat mendapat sambutan hangat di kantor PWI Pusat, Jakarta, Rabu (8/1/2019).

Penyambutan yang dimulai dengan sesi foto bersama itu dilakukan langsung oleh ketua PWI Pusat, Atal S Depari, Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Ketua panitia Hari Pers Nasional 2020, Auri Jaya serta Ketua Pelaksana Anugerah Kebudayaan PWI, Yusuf Susilo Hartono.

Atal S Depari dalam sambutannya mengatakan penghargaan Anugerah Kebudayaan ini diberikan kepada pemimpin daerah terpilih melalui seleksi ketat.

"Sebanyak 30 bupati/walikota dari 16 provinsi mengirimkan proposal presentasinya namun hanya sebanyak 10 daerah yang terpilih oleh para dewan juri dari berbagai kalangan. Juri bekerja sangat keras dalam memlih para pemenang dan juri itu sendiri sangat kredibel terdiri dari wartawan dan akademisi, daerah yang mengirimkan proposalnya datang dari 16 provinsi,” ungkap Atal S Depari.

Dikatakannya, melalui penghargaan ini PWI berharap para kepala daerah bisa membangun wilayahnya dengan berbasis budaya. Sehingga kemajuan bangsa dan negara dalam hal ekonomi dan budaya bisa berjalan beriringan.

“Bonus demografi 2045 yang dihadapi Indonesia bisa menjadi keuntungan bagi Negara jika para bupati dan walikotanya mengedepankan budaya sebagai acuan pembangunanan. Di tangan bapak ibu lah masa depan keberhasilan bonus demografi Indonesia berada,” tutur Atal S Depari.

Sementara itu Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun mengatakan Dewan Pers sangat mendukung penghargaan Anugerah Kebudayaan PWI Pusat kepada para bupati/walikota yang dianggap mengedepankan budaya sebagai unsur pembangunan wilayah.

Menurutnya, dengan adanya bupati yang membangun kota dengan berbasis budaya, maka menunjukkan Indonesia tidak krisis budaya.

“Ini penghargaan yang tulus dari dunia pers bagi mereka yang dianggap telah menunjukkan kepada dunia luar bahwa kebudayaan masih kompatibel dengan pembangunan. Terlebih kita sekarang diarahkan untuk berfokus pada materi saja,” tutur Hendry Ch Bangun.

Hendry mengharapkan penghargaan seperti ini terus dilanjutkan oleh PWI Pusat dengan terus menjangkau lebih banyak daerah.

“Jika semakin banyak pemimpin yang memperhatikan budaya maka bagi kami sesuatu yang baik. Hal ini harus dilanjutkan dari tahun ke tahun dengan terus meningkatkan kualitasnya,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu kepala daerah yang dijagokan menerima penghargaan ini, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy mengatakan rasa syukur atas keberhasilan Kota Ambon masuk nominasi penerima penghargaan dari PWI Pusat.

Penghargaan ini diakuinya akan menjadi bukti bahwa pembangunan wilayah Kota Ambon selama ini telah berada di jalur yang tepat melalui penghargaan yang diberikan oleh insan pers tertua di Indonesia itu.

“Ini merupakan kehormatan besar bukan untuk saya tapi untuk rakyat kota Ambon. Saya bersyukur rakyat kota Ambon tidak salah menentukan arah pembangunan kotanya. Saat PWI Pusat memberikan penghargaan ini menjadi penebal keyakinan bahwa kami sudah on the track dalam membangun daerah,” paparnya.

Sebelumnya, dewan juri berhasil memilih 10 Bupati/Walikota, calon penerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat. Dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Februari 2020.

Dewan Juri tersebut terdiri dari lima orang, empat orang di antaranya berbasis wartawan : Ninok Leksono (Kompas/Rektor Universitas Multimedia Nusantara), Agus Dermawan T (pengamat/penulis seni, budaya, pariwisata), Atal S.Depari (wartawan/Ketua Umum PWI Pusat), dan Yusuf Susilo Hartono (Pengurus PWI Pusat/Pemred Majalah Galeri). Satu orang berbasis akademisi (penari, bintang film, Dosen Institut Kesenian Jakarta, Direktur IDF), Nungki Kusumastuti yang disepakati sebagai Ketua Dewan Juri.

Penerima penghargaan anugerah kebudayaan ini mewakili tiga kategori yang jadi acuan Dewan Juri seperti: 1) Daerah/kota yang ada di dalam wilayah/dekat Ibukota Negara RI, 2) Daerah/ kota yang berada/dekat ibukota provinsi, dan 3) Daerah/kota yang jauh dari ibukota provinsi.

Dengan menitik beratkan pada aspek bentuk (penyajian proposal: aspek visual, bahasa, teknik), dan isi ( pilihan judul/program, profil daerah dan walikota, pemanfaatan media massa/medsos, landasan peraturan daerah, kebijakan dan strategi, serta aspek pendukung).