TRIBUNNEWS.COM - Pakar Komunikasi Universitas Indonesia, Ade Armando mengatakan permasalahan banjir yang melanda Jakarta tidak bisa dilepaskan dari unsur politik.

"Apapun yang dilakukan Anies Baswedan itu tidak bisa lepas dari politik dan ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri," ujarnya dilansir YouTube Kompas TV, Selasa (14/1/2020).

Menurutnya permasalahan banjir bisa dikaitkan kasus-kasus sebelumnya, seperti anggaran DKI Jakarta yang tidak masuk akal.

"Sebelumnya kita sudah ramai anggaran Jakarta yang tidak masuk akal, lem Aica Aibon misalnya, itu menunjukkan betapa buruknya pemerintahan Anies," ungkapnya.

Ketika ditanya apakah persoalan banjir Jakarta politis, ia mengiyakan. 

Ia menambahkan banjir Jakarta menunjukkan kualitas kepemimpinan Anies yang buruk.

Hal ini dikarenakan anggaran DKI Jakarta begitu besar dan adanya Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dibentuk Anies dengan anggaran Miliaran.

"Ini menunjukkan sebetulnya Anda pemimpin yang buruk. Anda sudah dibiayai dana yang begitu besar dan TGUPP yang 73 orang yang dananya berapa miliar itu," imbuhnya. 

BACA JUGA : ''Kalau Tidak Betah Tinggalkan Jakarta kami Akan Membangun Jakarta Bersama Anis Baswedan''

Ade Armando berharap Anies dapat bekerja dengan baik karena anggaran yang dipakai adalah uang rakyat dan apabila dilakukan dengan tidak baik  perlu dikritik.

Dikutip dari Kompas.com, Tim Advokasi Korban Banjir, Azaz Tigor Nainggolan memastikan tidak ada unsur politis dalam gugatan yang diajukan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Adapun Tim Advokasi Korban Banjir mengatasnamakan 243 korban banjir Jakarta.

"Tidak, tidak ada unsur politis," ujar Tigor saat ditemui di PN Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).

Alvon K Palma, Tim Advokasi Korban Banjir lainnya mengatakan, menggugat adalah hak setiap warga negara jika merasa dirugikan.