Soal Anggaran Speaker Rp 4 Miliar, PDIP DKI:Pemprov Mestinya Kembangkan Sistem yang Lebih Modern
Pemprov DKI Jakarta seharusnya bisa mengembangkan sistem yang lebih modern dan canggih ketimbang menggunakan pengeras suara.
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyiapkan anggaran pembelian speaker untuk sistem peringatan dini bencana banjir.
Rencananya Pemprov akan membeli enam set perangkat pengeras suara senilai Rp 4 miliar untuk memperkuat sistem peringatan dini bencana menuai kritik dari anggota dewan.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono salah satunya. Politisi senior ini pun menyebut, tidak seharusnya Pemprov DKI menggunakan cara kuno untuk memberi peringatan kepada warganya akan adanya bencana.
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta seharusnya bisa mengembangkan sistem yang lebih modern dan canggih ketimbang menggunakan pengeras suara.
Baca: Soal Anggaran Speaker Rp 4 Miliar, Ini Kata Sekda DKI
Baca: Dibanding Beli Speaker Rp 4 Miliar Cegah Banjir, PSI Anjurkan Anies Lanjutkan Aplikasi Warisan Ahok
Baca: Pemprov DKI Dikritik Anggarkan Rp 4 Miliar Untuk Beli 6 Speaker, PSI: Mirip Era Perang Dunia II
Terlebih, DKI Jakarta memiliki anggaran lebih dari Rp 87 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
"Dari sisi kemanfaatan (penggunaan pengeras suara) saya kira tidak terlalu efektif ya," ucapnya, Kamis (16/1/2020).
Dibandingkan membeli enam set pengeras suara senilai Rp 4 miliar, Gembong menyebut, seharusnya Pemprov DKI Jakarta bisa bekerjasama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam mengembangkan sistem peringatan dini banjir.
"Ya alarm itu kan teknologi. Cuma bagaimana supaya connect? Jadi teknologi yang ada ini bisa dihubungkan dengan peringatan dini dari BMKG," ujarnya saat dikonfirmasi.
"Yang harus kita dorong kan ke sana, sehingga akurasinya bisa benar-benar terjamin," tambahnya menjelaskan.
Selain menggandeng BMKG, ia mengatakan, Pemprov DKI juga bisa lebih menggencarkan sistem peringatan dini melalui jejarang media sosial yang dimiliki.
"Media sosial bisa sebagai pelapis, tapi yang utama bukan media sosialnya, tapi yang itu alarm. Alarm itu bisa kerja sama dengan BMKG," kata dia. (Dionisius Arya Bima Suci)
Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Beri Saran, Gembong Minta Pemprov DKI Gandeng BMKG Kembangkan Sistem Peringatan Dini Bencana,
