Suhadi menyebut, ada tiga terlapor yang dilaporkan pihaknya.

Satu di antara terlapor, AHS merupakan guru yang terdaftar sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah Bilangan, Jakarta Timur.

Pihak Advokat Peduli Perdamaian melaporkan ketiga terlapor telah melanggar UU ITE Pasal 28 Ayat 2.

"Laporan kami fokusnya itu kepada undang-undang ITE Pasal 28 Ayat 2, itu yang kita jadikan patokan dasar tadi."

"Karena saya pikir ini kan laporan masuk dulu, berkaitan nanti bagaimana hasilnya, polisi mempunyai kewenangan untuk membuat laporan model tertentu," ujar Suhadi.

Suhadi menyampaikan, pihak Polda Metro Jaya memberikan respon yang baik atas laporannya.

Laporannya pun akan segera diproses, dalam waktu dekat tiga saksi yang diajukan Tim Advokat Peduli Perdamaian dan terlapor akan diperiksa.

Lebih jauh, sebelumnya massa pro dan kontra Anies Baswedan melakukan unjuk rasa di Balaik Kota Jakarta pada Selasa (14/1/2020) lalu.

Massa yang pro Anies Baswedan menyampaikan dukungan melalui orasi dan poster dan menolak upaya melengserkan gubernur karena banjir Jakarta yang terjadi pada awal tahun lalu.

Mereka juga meminta masyarakat tidak mudah termakan berita bohong tentang pemerintahan Anies Baswedan selama menjabat.

Disaat yang bersamaan, massa kontra dengan kebijakan Anies Baswedan juga melakukan aksi unjuk rasa.

Mereka memprotes dan menilai kebijakan Anies Baswedan tidak efektif dalam menghadapi banjir.

Bertemunya kedua massa menyebabkan unjuk rasa berakhir ricuh, polisi pun akhirnya menyuruh pendukung Anies Baswedan untuk masuk ke Balai Kota.

(Tribunnews.com/R Agustina)