TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap membantu penanganan bajir di underpass Kemayoran, meski kawasan tersebut kewenangan pemerintah pusat.

"Kawasan itu memang berada di dalam kewenangan Sekretaris Negara tapi Pemprov DKI ikut membantu untuk pastikan bahwa itu (banjir) bisa tuntas segera," ucap Anies usai hadiri Rakerda Gerindra Jakarta di Hotel Sahid, Minggu (26/1/2020).

Baca: Sandiaga Berminat Maju Jadi Capres 2024?

Baca: Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Anies: Jakarta Jadi Kota Bisnis dan Wisata

Baca: M. Taufik Ingatkan Anies Baswedan, Naik ke DKI 1 karena Diusung Partai Gerindra

Menurut Anies, sejauh ini Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta, telah mengerahkan enam mobil pompa dan dua pompa pemadam kebakaran untuk menangani banjir di underpass Kemayoran.

"Jadi meskipun bukan kewenangan kami, tapi ini adalah bentuk bahwa DKI Jakarta akan terus ikut bertanggung jawab bila ada masalah," ucap Anies.

Namun, ketika diminta tanggapan pernyataan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono agar jajaran Pemprov DKI Jakarta tidak berpolemik terkait penanganan banjir di ibu kota, Anies enggan menanggapinya.

"Sudah cukup ya itu," ujar Anies.

Sebelumnya, Heru angkat bicara terkait pernyataan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi yang menyampaikan underpass Kemayoran yang terkena banjir ada di bawah wewenang pemerintah pusat.

Ia meminta pejabat pemerintah DKI tidak berpolemik dalam masalah banjir.

"Saya minta jajaran pejabat Pemda DKI, khususnya dalam menangani banjir agar tidak berpolemik, tapi harus bersinergi. Mari kita bersama-sama mengatasi banjir ini, kita utamakan kelancaran pelayanan publik dan kepentingan masyarakat,” ucap Heru.