TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti musibah banjir yang melanda DKI Jakarta dalam beberapa hari terkahir.

Bamsoet mengatakan hal itu sangat ironis mengingat DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, yang sebenarnya sudah memiliki masterplan banjir sejak 1973, hingga kini belum bisa terbebas atau minimal mengurangi dampak banjir.

"Penyebabnya tak lain karena tidak adanya eksekusi dari kepala daerah. Sebagaimana yang juga menjadi kelemahan kita bersama, bagus di rencana lemah di eksekusi. Kedepannya tak boleh lagi ada rencana yang tak dijalankan," ujar Bamsoet usai menyalurkan bantuan sosial kepada saudara-saudara yang terkena musibah banjir di Kelurahan Cililitan Kecil, Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (26/1/2020).

Ia mengingatkan, di DKI Jakarta ini ada 14 sungai yang harus dikeruk dan dilebarkan. Baik itu melalui skema naturalisasi, normalisasi ataupun revitalisasi.

Baca: Meski Bukan Kewenangan Pemprov, Dinas SDA DKI Siap Bantu Sedot Banjir di Underpass Gandhi

Baca: Sempat Diprotes Warga, 10 Mobil Dikerahkan Sedot Air yang Genangi Underpass Gandhi Kemayoran

"Yang terpenting jangan stagnanisasi. Rakyat membutuhkan aksi nyata dari segenap pemangku kepentingan di DKI Jakarta. Sudah cukup semua beretorika, saatnya para pemimpin menunjukkan aksi nyata," tutur Bamsoet.

Bamsoet berharap dengan menunjukkan aksi nyata dari segenap pemimpin bangsa, bisa mengobati luka sosial masyarakat DKI yang menjadi korban banjir.

Penanganannya memang tak hanya oleh pemerintah daerah dan pusat saja, butuh kerjasama dengan pemerintah daerah sekitar seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Pun demikian kontribusi masyarakat yang tak kalah pentingnya.

"Sudah cukup derita yang ditanggung rakyat akibat kondisi ekonomi. Jangan ditambah lagi dengan musibah akibat kelalaian dari pemimpin. Mari kita rawat setiap jengkal tanah air kita, sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa," pungkasnya.