TRIBUNNEWS.COM - Revitalisasi kawasan Monas sisi selatan masih menjadi sorotan banyak pihak.

Publik mengkritik penebangan pohon yang dilakukan di pelataran selatan Monas yang direvitalisasi.

Satu di antara yang menolak soal revitalisasi Monas tersebut adalah anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana.

Ada beberapa poin persoalan yang menjadi alasan William menolak adanya revitalisasi Monas tersebut.

Pertama, ia mempermasalahkan soal buruknya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Hal tesebut diungkapkan William dalam acara Dua Sisi yang diunggah di kanal YouTube Talk Show TVOne, Kamis (6/2/2020).

"Artinya ketika beliau (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) membabat, menggunduli Monas bagian selatan tidak ada koordinasi sama sekali dengan pemerintah pusat," terang William.

Menurut William, seharusnya Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta melakukan koordinasi terlebih dahulu soal revitalisasi tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Beliau adalah bawahan presiden karena kita dalam bentuk negara kesatuan."

"Sehingga gubernur itu harus berkoordinasi dengan Presiden Jokowi," tegas William.

Persoalan kedua, yakni soal di mana pohon-pohon yang telah ditebangi tersebut.

"Soal ke mana pohon-pohon yang ditebang tersebut, sampai sekarang belum ada kejelasan mana berita acara penebangan pohon tersebut," terangnya.

Baca: Kritisi Penebangan Pohon di Monas, Azas Tigor Minta Sekda DKI Tarik Ucapan: Ngomongnya Kacau

Baca: Anies Baswedan Kantongi Restu Istana Lanjutkan Revitalisasi Monas, Mensesneg Minta Ini. . .

William pun mempertanyakan, diapakan pohon tersebut setelah ditebang.

"Ini yang menjadi catatan apakah dijual ataukah dibuang, dibakar itu harus ada penjelasan sampai sekarang seperti apa," kata William.