TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah berharap Kementerian Sekretariat Negara tidak memberi izin pemakaian kawasan Monas sebagai lintasan balap mobil Formula E, Juni 2020 mendatang.

"Yang saya denger belum keluar yang Formula E. Saya berharap sih tidak dikeluarkan (izinnya)," ungkap Ida saat dihubungi, Senin (10/2/2020).

Menurutnya Monas yang masuk ke dalam kawasan cagar budaya tidak cocok jika dirombak demi perhelatan Formula E, atau karena alasan ingin memperkenalkan ikon Indonesia ke kancah dunia.

Baca: PDIP Ramu Strategi Pilkada Solo, Gibran Jadi Wakil Purnomo?

Ida meminta Pemprov DKI dan stakeholder penyelenggaraan Formula E untuk berpikir ulang jika ingin menggunakan kawasan Monas.

"Saya berharap Pak Gubernur mempertimbangkan ulang deh karena memang tidak memadai situasinya," ucap dia.

Ia menilai ajang Formula E tidak akan terlalu signifikan mendongkrak kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang ke Jakarta.

Baca: Per Tahun 180 Kasus Pemalsuan Kartu Kredit oleh Sindikat Kejahatan Malaysia di Jepang

Pendapatan yang akan didapat Jakarta katanya juga tidak selaras dengan pengeluaran anggaran dari APBD DKI untuk balapan mobil listrik tersebut.

Mengingat, Pemprov DKI harus merogoh dana Rp1,6 triliun. Sebesar Rp360 miliar dibayar untuk commitment fee, dan Rp934 miliar untuk biaya penyelenggaraannya.

"Apakah adanya Formula E mendongkrak wisatawan asing ke kita? Kecil banget kok. Dari segi ekonomi mendongkrak juga sangat kecil tidak imbang dengan pengeluaran yang dikeluarkan oleh APBD," ujarnya.

Baca: Kejati DKI Jakarta Tunggu Perbaikan Berkas Penyiraman Novel Baswedan

Politikus PDI-Perjuangan ini lebih menyarankan Pemprov DKI memakai Sirkuit Internasional Sentul di Bogor, Jawa Barat dibanding menggunakan jalan raya sebagai lintasan balap.

"Di Sentul aja. Yang pasti aman tidak mengganggu orang ataupun jalan. Tidak mengganggu orang berlalu lintas. Fasilitasnya lengkap," pungkas Ida.