Survei LKSP Soal Pemilihan Wagub DKI: 68 Persen Warga Ibu Kota Khawatir Politik Transaksional
Survei ini dilakukan mulai rentang tanggal 9-16 Februari 2020, dengan menggunakan metode Modifield Probability Sampling
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 68 persen warga Jakarta khawatir terjadi politik transaksional dalam pemilihan wakil gubernur DKI. Hal itu dicerminkan dari hasil survei Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP).
Dalam hasil survei LKSP, mayoritas warga DKI disebut khawatir adanya politik uang yang bisa mempengaruhi anggota DPRD DKI selaku pihak pemilik suara.
Mengingat, mereka punya hak suara untuk menentukan siapa sosok yang pantas menduduki kursi DKI 2.
Selain itu, warga yang yakin hal itu tak akan mempengaruhi hanya 8 persen. Sisanya, 24 persen masih ragu-ragu.
"Warga memiliki kekhawatiran besar bahwa anggota DPRD DKI Jakarta akan terpengaruh politik transaksional 68 persen dalam pemilihan Wagub DKI Jakarta," kata Direktur LKSP Astriana Sinaga, di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).
Baca: Sopir Ungkap Kebaikan Almarhum Ashraf Sinclair, Suka Memberi Makan Kucing di Mana Saja
Namun dari hasil survei, 90 persen warga DKI setuju dilakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Nurmansjah Lubis maupun Ahmad Riza Patria. Mereka setuju hal itu jadi cara mengikis kecemasan tentang praktik politik uang.
Baca: MAKI Bikin Sayembara: Bisa Temukan Buronan KPK Harun Masiku dan Nurhadi Diganjar Hadiah iPhone 11
Survei ini dilakukan mulai rentang tanggal 9-16 Februari 2020, dengan menggunakan metode Modifield Probability Sampling atau kombinasi antara probability dan non-probability sampling.
Survei ini melibatkan 400 responden warga DKI yang dibuktikan dengan KTP. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dan memiliki margin of error 4,9 persen.
Dari segi pendidikan, responden sebagian besar adalah SLTA 38 persen, perguruan tinggi/akademi 23 persen, SLTP 17 persen dan SD 17 persen, serta pasca sarjana 5 persen.
Kondisi ekonomi responden adalah warga yang punya pengeluaran mulai dari Rp3 juta - Rp7 juta sebanyak 61 persen.
Sementara warga yang punya pengeluaran kurang dari Rp3 juta sebanyak 23 persen. Serta warga berpengeluaran di atas Rp7 juta sebanyak 21 persen.
