Gedung KPK dan Istana Presiden Kebanjiran, DPRD Justin Bandingkan Penanganan Banjir dengan Formula E
DPRD DKI Jakarta Justin Adrian bandingkan penanganan banjir oleh Gubernur Anies Baswedan dan Pemprov dengan penanganan event balap Formula E.
Penulis: Rica Agustina
Editor: Ayu Miftakhul Husna
TRIBUNNEWS.COM - Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan, Jakarta Selatan dan Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta turut terdampak bencana banjir yang melanda wilayah DKI Jakarta, Selasa (25/2/2020).
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana angkat bicara soal bencana banjir yang kembali melanda ibu kota.
Justin menilai, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) terlalu banyak alasan dan pembenaran terkait permasalahan banjir.
Sementara itu, saat menangani event balapan mobil Formula E, Pemprov DKI Jakarta langsung bergerak cepat hingga melompati beberapa aturan yang seharusnya dilaksanakan terlebih dulu.
"Selalu banyak alasan dan pembenaran mengapa banjir masih terjadi."
"Sedangkan event balapan Formula E, semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) digerakkan begitu cepat sampai banyak aturan dan mekanisme dilompati," ujar Justin kepada Tribunnews melalui keterangan tertulis saat dihubungi, Selasa (25/2/2020).
Bahkan, Justin menyebut jajaran Pemprov DKI Jakarta tampak ogah-ogahan mengurusi banjir.
“Menurut pengamatan kami, Pemprov DKI ogah-ogahan bekerja untuk menangani banjir," ujarnya.
Lebih lanjut, Justin menjelaskan, APBD untuk DKI Jakarta dari tahun 2018 sampai 2020 mencapai Rp 258 triliun.
Anggaran untuk penanganan banjir sendiri yakni senilai Rp 2,5 triliun.
Ia pun menyayangkan Anies Baswedan tidak memiliki kemauan dan keberanian untuk mengatasi banjir.
Baca: Anggota DPRD Bilang Pemprov DKI Ogah-ogahan Tangani Banjir: Mungkin Bukan Prioritas Pak Gubernur
Baca: Banjir di Jakarta Hari Ini Hampir Rendam Mobil Ferdinand Hutahaean, Fadli Zon : Bukan Salah Anies
Dana dengan segera melakukan pembebasan lahan guna normalisasi sungai pada 2021, mendatang.
“Sayangnya, Pak Gubernur tidak memiliki kemauan dan keberanian untuk mengatasi banjir."
"Bahkan, karena Pemprov DKI lambat membebaskan lahan, masih belum jelas apakah Kementerian PUPR bisa melakukan normalisasi sungai pada 2021,” papar Justin masih dilansir dari sumber yang sama.
