"Apakah relevan misalnya kita bentuk pansus dalam konteks banjir Jabodetabek ini," terangnya.

Hal itu dilakukan untuk memastikan apakah semua jajaran pemerintahan sudah bekerja dengan baik terkait penanganan banjir.

"Untuk meng-clearkan bahwa mitra kerja kita sudah bekerja dengan baik."

"Tetapi ada instrumen-instrumen lain di pemerintahan dalam arti luas, bukan di pemerintahan pusat saja yang tidak menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik," ungkapnya.

Rifqinizami Karsayuda pun menyayangkan ketidakhadiran tiga kepala daerah tersebut dalam rapat ini.

"Ketidakhadiran pada hari ini itu bentuk pelecehan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik," ujar Rifqinizami Karsayuda.

Baca: Fadli Zon Merasa Aneh, Kenapa untuk Urusan Banjir Selalu Anies Baswedan yang Disalahkan

Baca: Soroti Polemik Banjir Jakarta, Komisaris Ancol: Minta 2 Tahun Masalah Selesai, Logikanya Logika Apa

Selain itu, Anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra Sudewo mengapresiasi kehadiran Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat ini.

Namun, ia juga menyayangkan ketidakhadiran tiga kepala daerah tersebut dalam rapat ini.

"Menteri PUPR yang berkenan hadir dan memaparkan segala sesuatunya tentang bencana banjir yang terjadi di DKI maupun di sekitarnya."

"Tapi sungguh kami sayangkan mengapa kepala daerah di tiga wilayah ini tidak memenuhi undangan kami," ungkapnya.

Menurutnya, penanganan maslaah banjir tidak bisa komprehensif jika ketiga kepala daerah tersebut tidak hadir dalam pembahasan yang dilakukan bersama Komisi V DPR.

"Tidak akan bisa komprehensif penanganan dan penyelesaian bencana banjir ini apabila kepala daerahnya tidak hadir," kata Sudewo.

Sementara Anggota Komisi V DPR Fraksi Demokrat Jhoni Allen Marbun mengatakan, rapat ini adalah untuk melakukan sinkronisasi teknis politis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Karena kita tonton di media tidak sinkron, bahkan teman-teman mengatakan ada arogansi bahkan tidak konsistennya omongan dan teori," kata Jhoni Allen Marbun.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)