Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

30.137 Pekerja di Jakarta Kena PHK Imbas Wabah Corona

Sebanyak 30.137 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di DKI Jakarta akibat wabah corona atau covid-19.

30.137 Pekerja di Jakarta Kena PHK Imbas Wabah Corona
Tribunnews/Herudin
Pekerja memakai masker melintas di Terowongan Kendal, Jakarta Selatan, Senin (6/4/2020). Pemerintah mengeluarkan aturan kepada seluruh masyarakat agar wajib memakai masker apabila ke luar rumah, hal itu seiring dengan imbauan terbaru Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona (Covid-19). Tribunnews/Herudin 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 30.137 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)  di DKI Jakarta akibat terimbas wabah corona atau covid-19.

Angka ini didapat berdasarkan data yang diperoleh TribunJakarta.com dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans dan Energi).

Kepala Disnakertrans dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, puluhan ribu pekerja ini berasal dari 3.348 perusahaan di ibu kota.

"Berdasarkan pendataan yang kami lakukan hingga 4 April, ada 30.137 pekerja/buruh dari 3.348 perusahaan yang di-PHK," ucapnya, Selasa (7/4/2020).

Baca: Terdampak Covid-19, Cerita Seorang Pekerja di Perusahaan Swasta di Jakpus yang Jadi Korban PHK

Adapun pendataan tersebut dilakukan demi menyukseskan program Kartu Pra Pekerja yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Melalui program tersebut, para pekerja yang tekena PHK bakal mendapatkan pelatihan keterampilan kerja dan pemberian insentif.

Setelah melakukan pendataan, saat ini Disnakertrans sedang melakukan verifikasi terhadap data-data pekerja yang kemarin dilaporkan.

Selanjutnya, data yang telah terverifikasi bakal langsung diserahkan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

"Dinas hanya mengumpulkan data saja sesuai arahan dari kementerian, (langkah) selanjutnya pemerintah pusat yang yang bisa jawab," ujarnya.

Halaman
12
Editor: Hasanudin Aco
Sumber: TribunJakarta
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas