Sebelum Pemerintah Larang Mudik, PO Bus Mengaku Sudah Tidak Ada Pemasukan
Menurutnya, sejak pertengahan Maret 2020, sektor bus pariwisata sudah tak mendapat pemasukan
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak pengusaha otobus merespons keputusan pemerintah yang melarang warganya melakukan mudik pada lebaran tahun ini dalam rangka meminimalisir penyebaran virus corona atau Covid-19.
Mereka hanya bisa pasrah terkait keputusan tersebut.
Baca: Cerita Pilu Chef di Bekasi yang Dirumahkan Tanpa Upah, Terpaksa Jual Ayam dan Bakso Geprek
Seperti diketahui, sejak berlakunya kebijakan social distancing dan work from home (WFH), pengusaha bus sulit mendapatkan penghasilan.
Setelah sempat diperbolehkan, pemerintah akhirnya melarang kegiatan mudik tahun 2020.
Keputusan ini diambil untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.
“Pada rapat hari ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang,” ujar Presiden Joko Widodo melalui konferensi video, Selasa (21/4/2020).
Seperti dilansir dari Kompas.com, Kurnia Lesani Adnan, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) mengatakan bahwa sejumlah pengusaha otobus tidak melawan apa yang sudah diatur oleh pemerintah.
“Kami ini operator bus lebih ke pragmatis oportunis, saat tidak ada penumpang kami tidak bisa bekerja, tapi kalau ada di situ jadi kesempatan.” ucap Kurnia Lesani Adnan seperti dilansir dari Kompas.com (21/4/2020).
“Tentunya kami tidak melawan apa yang sudah diatur pemerintah, tapi kondisi ini pastinya sangat berdampak buat kami,” kata Sani.
Menurutnya, sejak pertengahan Maret 2020, sektor bus pariwisata sudah tak mendapat pemasukan.
Sementara bus antar kota antar provinsi tersisa 10 persen saja.
“Kalau benar mudik dilarang juga, sudah selesai buat kami, artinya kami tidak bisa operasi,” ucap Sani.
Sani menambahkan, sampai saat ini operator bus masih bisa melakukan perjalanan.