Bahkan, tidak ada yang survei ke warganya untuk mengecek kelayakan dari penerima bantuan sosial tersebut.

“Banyak yang dapat bantuan tidak tepat sasaran. Saya bingung dapat data dari mana, katanya hasil validasi verifikasi non-DTKS harusnya sudah valid, tapi kenyataannya belum,” ucap Aris.

Aris mengatakan, mereka yang merasa mampu dan tidak seharusnya mendapat bantuan sosial tersebut langsung mengembalikan bantuan yang telah diterimanya.

Dengan begitu, bantuan sosial tersebut dapat diberikan untuk yang lebih mampu.

“Yang terima bansos tapi merasa dia tidak daftar dan mampu langsung mengembalikannya dan memberikannya ke yang tidak mampu. Hal itu pun diapresiasi Pak Lurah,” tutur dia.

Baca: Enggak Cuma Rapid Test Gratis, Grab Turut Berkontribusi dalam Penyaluran Bansos

Sebelumnya hal serupa terjadi di kawasan Bantargebang, Bekasi.

Ada sekitar lima paket bansos yang dikembalikan oleh warga karena merasa ada orang lain yang lebih membutuhkan.

Jokowi Minta Distribusi Bansos Tepat Sasaran

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran kementeriannya untuk mengontrol serta mengawasi penyaluran bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat lapisan bawah dalam menghadapi virus corona atau Covid-19.

Hal itu untuk memastikan bahwa Bansos yang diberikan tepat sasaran.

Baca: Fraksi PAN soal Pelatihan Pra Kerja Online: Tak Ada Bedanya dengan di Media Sosial

"Ada kontrol pengawasan, ada cek lapangan, sehingga bantuan bisa diterima dengan baik, dan bisa benar tepat sasaran," kata Jokowi dalam rapat terbatas evaluasi kebijakan PSBB, Senin, (20/4/2020).

Bansos untuk DKI Jakarta menurut Presiden telah dimulai pada Senin pagi.

Setelah DKI, Bansos akan diberikan kepada warga lapisan bawah di wilayah yang berbatasan dengan Jakarta yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).