TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Adanya kejanggalan data bansos bagi warga miskin yang terdampak pandemi virus corona atau Covid-19 di Jakarta menjadi pangkal masalah dari ketegangan antara Menteri Joko Widodo (Jokowi) dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Diketahui, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sempat menegur Anies Baswedan.

Baca: Pemerintah Libatkan PT Pos dan Ojol Salurkan Bansos di DKI Jakarta

Hal tersebut diungkapkan sendiri oleh Muhadjir dalam diskusi yang digelar secara virtual, Rabu (6/5/2020) kemarin.

"Kami dengan DKI sekarang sedang tarik-menarik cocok-cocokan data (penerima bansos). Bahkan, kemarin saya dengan Gubernur agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur (DKI)," ujar Muhadjir

Peristiwa itu berawal dari rapat kabinet terbatas virtual yang dipimpin Presiden Jokowi bersama sejumlah kepala daerah, beberapa waktu lalu.

Dalam rapat, Anies Baswedan melaporkan bahwa data warga miskin terbaru di DKI Jakarta mencapai 3,6 juta orang.

Muhadjir mengatakan Anies Baswedan saat itu mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya.

Sementara 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Muhadjir pun telah berkomitmen dengan kesepakatan tersebut.

Kemensos sendiri telah mengecek 2,5 juta orang miskin di DKI Jakarta.

Setelah proses verifikasi, mereka terdiri dari 1,3 juta kepala keluarga (KK).

Setelah itu, bansos yang didistribusikan pertama adalah dari Pemprov DKI.

Pada momen inilah Muhadjir merasa ada yang tidak beres.

"Di lapangan, ternyata Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantuan itu (bantuan dari DKI) sekadar untuk mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi," kata Muhadjir.