TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa Ismed Hasan Putro  sepakat perihal gagasan relaksasi masjid.

Namun, dia sepakat apabila relaksasi diutamakan bagi masjid yang berada di pemukiman warga.

"Jadi saya sepakat kalau relaksasi itu diutamakan untuk masjid-masjid di pemukiman di lingkungan yang terkontrol, oleh warga dan pengurusnya," ujar Ismed, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (13/5/2020).

Ismed beralasan masjid di pemukiman masih dapat dikontrol siapa saja jamaah yang datang.

• Baca: Tanggapan Dewan Masjid Indonesia terkait Gagasan Relaksasi Masjid

Seperti ketika ada orang asing yang ingin menunaikan salat disitu, maka yang bersangkutan akan mendapat perlakuan khusus.

"Ada perlakuan khusus, seperti tidak boleh salat di dalam, harus di luar, kemudian harus pakai masker dan ketentuan lainnya," kata dia.

Di sisi lain, Ismed menilai relaksasi akan sulit dilakukan kepada masjid terbuka, yang bersifat umum atau didatangi oleh jamaah dari berbagai lokasi.

Dia mencontohkan Masjid Agung Sunda Kelapa, Masjid Istiqlal, ataupun Masjid Agung Al Azhar yang termasuk dalam masjid terbuka atau umum.

Menurutnya harus ada kehati-hatian untuk memutuskan apakah masjid seperti itu akan dibuka atau tidak. Jangan sampai relaksasi masjid, kata dia, justru menyebabkan adanya penyebaran Covid-19 yang masif.

"Ini yang mestinya menurut hemat saya harus tetap dilakukan pengawalan dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai jamaah yang datang nanti menjadi faktor dominan dalam penyebaran virus yang berbahaya ini," kata dia.

"Pada masjid yang terbuka untuk umum, seperti Masjid Agung Sunda Kelapa, Masjid Istiqlal, dan Masjid Agung Al Azhar itu tetap harus ada pengawasan yang hati-hati untuk dibuka atau tidaknya.Yang jamaahnya itu tidak bisa dikontrol, tidak bisa diketahui datang dari mana dan perihal kesehatannya," tandasnya.