Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi C DPRD DKI Jakarta menyatakan pernah menyampaikan ke Pemprov DKI untuk meniadakan anggaran belanja lahan di Dinas Pertamanan dan Kehutanan serta Dinas Bina Marga.

"Waktu itu di ruangan Sekda di Balai Kota. Kita sampaikan untuk pembelian lahan kita nol-kan, tidak ada anggaran. Karena kita ingin fokus untuk penanganan Covid-19 ini, ini harus segera berakhir," kata anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Jupiter, saat dihubungi, Sabtu (16/5/2020).

Namun menurut Komisi C, dua SKPD tersebut masih menyisakan anggaran dalam Perubahan APBD DKI 2020.

Kegiatan pengadaan lahan RTH di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dalam surat Gubernur DKI Nomor 161/-1.713 tentang Perubahan APBD 2020, semula dianggarkan Rp400 miliar.

Baca: BREAKING NEWS: Pos Polisi di Paniai Diserang, Satu Polisi Dianiaya dan 4 Pucuk Senjata Api Dirampas

Anggaran tersebut kemudian dilakukan penyesuaian atau dikurangi Rp 25,940 juta. Sehingga pengadaan lahan RTH menjadi Rp 374,059 miliar.

Lalu dalam pos pengadaan tanah Bina Marga di Dinas Bina Marga semula sebesar Rp577,470 miliar. Disesuaikan Rp230,988 miliar, menjadi Rp346,482 miliar.

Baca: Anies Terbitkan Pergub Sanksi: Kendaraan Langgar Ketentuan PSBB Siap-siap Diderek

Artinya terdapat dana sekitar Rp720 miliar yang diperuntukan membeli lahan.

"Ternyata masih dianggarkan. Kita tidak ingin kecolonga

Baca: Iuran BPJS Kesehatan Kok Naik Lagi? Pengusaha Mengaku Berat, Apalagi Masyarakat. . .

n juga gitu. Makanya nanti semua anggatan yang diketok kami akan lebih teliti melalui pembahasan APBD-P 2020," ungkap politikus Nasdem ini.

Atas dasar hal tersebut, Komisi C kata Jupiter akan mengadakan rapat pada Selasa pekan depan terkait Perubahan APBD bersama Sekretaris Daerah DKI dan SKPD terkait.

"Kami akan perjuangkan lagi anggaran ini di nol-kan dan kami tidak menyetujui. Kami ingin anggaran ini betul-betul dianggarkan untuk yang lebih bermanfaat," pungkasnya.