TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mengatakan ada tujuh pejabat utama di lingkungan pemerintahan setempat yang terpapar virus Covid-19.

Sampai sekarang, anak buah Gubernur DKI Anies Baswedan ini masih menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, dua dari tujuh orang yang terpapar Covid-19 adalah petinggi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Sementara lima orang lainnya adalah pejabat eselon II-A dan II-B.

Mereka dinyatakan positif Covid-19 saat melakukan pengetesan mandiri ataupun yang digelar Pemprov DKI.

Pengetesan dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan para pejabat tersebut dalam melayani masyarakat.

“Dari tes swab itu, sejumlah pejabat hasil tesnya positif. Mereka yang diduga positif Covid-19, saat ini melakukan isolasi mandiri dan tetap menjalankan tugas dari rumah,” kata Saefullah berdasarkan keterangan yang diterima pada Jumat (28/8/2020).

Menurutnya, pejabat yang terpapar Covid-19 hanya menjalani isolasi mandiri di rumah, dan tidak dibawa ke rumah sakit rujukan khusus Covid-19.

Karena mereka tidak memiliki gejala klinis Covid-19 seperti batuk, demam, flu atau pilek.

“Karena mereka tidak ada gejala apapun, sehingga mereka tetap bertugas meskipun tanpa interaksi langsung di kantor,” jelasnya.

Baca: BREAKING NEWS: Penyidik KPK Novel Baswedan Positif Covid-19

Sementara itu, bagi pejabat eselon II lainnya yang dinyatakan negatif Covid-19, masih bisa beraktivitas seperti biasa karena dalam keadaan sehat.

Tentunya, dengan menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas.

Kata dia, Pemprov DKI Jakarta terus menggencarkan testing (pengujian) dan melakukan tracing (pelacakan) selama masa pandemi Covid-19.

Tujuannya untuk memutus mata rantai penularan.

Selain itu, Saefullah menyatakan Pemprov DKI Jakarta juga telah mempersiapkan treatment (penanganan) melalui kapasitas ruang isolasi maupun ICU di RS Rujukan khusus Covid-19 di Ibu Kota.

Pemprov DKI Jakarta akan terus meningkatkan penerapan protokol kesehatan yang ketat di lingkungan pegawai.

“Di antaranya, penyemprotan disinfektan secara rutin, mewajibkan pegawai menggunakan masker, menjaga jarak minimal satu meter, dan menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun maupun hand sanitizer di berbagai lokasi yang mudah dijangkau pegawai,” kata dia.

Baca: Rencana Bioskop Dibuka, IDI Ingatkan Bukan Saat yang Tepat, Bamsoet: Memperparah Penularan Covid-19

Sebelumnya, pejabat utama Pemprov DKI Jakarta menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) akibat wabah Covid-19.

Beberapa waktu lalu mereka rutin beraktivitas untuk menghadiri sejumlah rapat di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengatakan, mereka menerapkan kerja dari rumah untuk menghindari potensi penularan Covid-19.

Hal itu, kata dia, diperbolehkan Pemprov DKI Jakarta selama pekerjaannya diselesaikan dengan baik.

“Yah mencegah saja, daripada terpapar. Jadi boleh bekerja di rumah atau di kantor, daripada masalah nanti pada kena,” ujar Chaidir pada Senin (24/8/2020).

Baca: Dinyatakan Lolos Tahap Pertama, Hari Ini Ridwan Kamil Disuntik Vaksin Corona

Chaidir mengatakan, sejak beberapa bulan lalu Pemprov DKI Jakarta memang telah menerapkan WFH dan WFO atau bekerja dari kantor.

Untuk komposisinya 50 persen WFH, dan 50 persen WFO.

“Kemudian kami juga sudah memberlakukan jam kerja sif. Namun pada saat sekarang ini dilakukan screening atau pemeriksaan secara masal terhadap pegawai, atau masyarakat melalui swab maka terindikasi muncul ada beberapa hal yang dinyatakan positif,” ungkapnya.

Saat itu Chaidir membantah, mereka menerapkan WFH karena terpapar Covid-19.

Kata dia, upaya itu dilakukan untuk memproteksi diri dari wabah Covid-19.

“Enggak, mereka nggak terpapar (Covid-19) cuma WFH saja,” katanya.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Tujuh Pejabat Utama DKI Terpapar Covid-19,