TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi A dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana memberikan kritik dan saran kepada pemerintahan di wilayah administratifnya.

Kritik dan saran tersebut utamanya ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait penerapan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) total pada 14 September 2020 mendatang.

William menilai, keputusan tersebut termasuk terlambat, karena 'tarik rem darurat' seharusnya diambil saat positivity rate DKI Jakarta mencapai 7 persen, yakni pada awal Agustus 2020 lalu.

"Saya menyatakan bahwa kebijakan tersebut harusnya diambil pada awal bulan Agustus 2020, ketika positivity rate kita sudah mencapai 7 persen."

"Bahkan di pertengahan bulan sudah mencapai 10 persen. Sehingga kebijakan menarik rem darurat sudah cukup telat," kata William dalam video yang diunggah kanal YouTube Kompastv, Kamis (10/9/2020).

Meski demikian, anggota DPRD DKI Jakarta termuda ini sangat mendukung langkah Pemprov yang akan menerapkan PSBB total.

Baca: Polri Masih Tunggu Pergub Anies Terkait Teknis Pelaksanaan PSBB Total di Jakarta

Selanjutnya, William menyarankan agar Anies Baswedan mencari ruangan baru untuk isolasi masyarakat yang positif Covid-19,

Isolasi mandiri ia nilai tidak bisa dilakukan dengan efektif dan baik, karena tidak ada tenaga kesehatan yang melihat dan mengontrol.

Adapun rumah susun (rusun) di kawasan DKI Jakarta yang belum dihuni, mungkin bisa digunakan sebagai alternatif ruang isolasi.

Selain itu, William juga meminta Anies Baswedan menyediakan ruang ICU.

Menurutnya, 70 persen ruang ICU di kawasan ibukota sudah terisi, sehingga Pemprov DKI Jakarta perlu mencari cara menyediakan ruangan.

"Pemprov DKI Jakarta juga harus menyediakan ICU, karena kapasitas ICU kita sekarang sudah mencapai 70 persen."

"Sehingga harus mencari cara agar ada ICU-ICU baru agar mereka yang kritis terkena Covid-19 bisa dirawat dengan baik," terang William.

Alumni Universitas Indonesia (UI) ini kemudian menyoroti soal pembagian bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta.

Menurutnya, bansos sebaiknya diganti menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Karena ia melihat dalam pembagian bansos ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan, di antaranya packaging, transportasi, dan margin.

Sehingga nilai bantuan yang diterima masyarakat berkurang atau tidak 100 persen.

Sedangkan saat masyarakat menerima BLT nilainya utuh, dan mereka memiliki kebebasan untuk membeli sesuatu sesuai kebutuhan masing-masing.

"Kedua juga BLT memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih kebutuhannya apa, karena kebutuhan masing-masing orang beda," jelas William.

William menambahkan, Pemprov sebaiknya meningkatkan kapastias tes Covid-19, misalnya 10.000 lagi.

Peningkatan kapasitas itu ia nilai penting untuk memetakan penyebaran virus corona di DKI Jakarta.

Baca: Yunarto Soroti Beda Pendapat Anies dan Menko Perekonomian Soal PSBB: Ikuti yang Punya Otoritas

(Tribunnews.com/Rica Agustina)