TRIBUNNEWS.COM - Provinsi DKI Jakarta dinilai mengalami kemunduran dalam penanganan pandemi Covid-19.

Jakarta diketaui kembali melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti awal atau PSBB total mulai hari ini, Senin (14/9/2020).

Sebelumnya DKI Jakarta melakukan pelonggaran sejumlah aktivitas dalam status PSBB masa transisi.

Diharapkan, PSBB masa transisi menjembatani PSBB dengan kenormalan baru.

Namun kenyataannya tak sesuai dengan harapan Pemprov Jakarta.

Kembalinya DKI Jakarta memberlakukan PSBB seperti semula disebut Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) wujud gagalnya kebijakan Gubernur DKI, Anies Baswedan.

"Jakarta kembali ke PSBB awal itu bukti Anies Baswedan gagal total. Keputusan kembali ke PSBB awal itu sama saja Anies sudah menyerah dan melempar handuk putih ke tengah arena kota Jakarta," ungkap Tigor kepada Tribunnews.com melalui keterangan tertulis, Senin (14/9/2020).

Baca: Jakarta Perketat PSBB, KPK Terapkan Kebijakan 25-75

Diketahui Jakarta kembali ke PSBB berdasarkan Pergub 88 tahun 2020 seperti bulan Maret-Juni 2020 lalu.

"Berarti Jakarta mengalami kemunduran dan kondisi pandemi Covid-19 tambah parah," ungkapnya.

Kebijakan Anies Baswedan dinilai membuat Jakarta mundur dan gagal dalam menangani pandemi Covid-19 di Jakarta.

Sementara itu dalam jumpa pers yang dilangsungkan Anies kemarin, dikatakan tidak mungkin ekonomi berkembang jika kesehatan tidak terbangun.

"Anies mau mengatakan sikap pemerintah pusat yang mau mengedepankan soal ekonomi itu salah. Anies mau mengatakan dan membius publik bahwa dia orang baik yang mendahulukan kesehatan publik bukan semata ekonomi," papar Tigor.

Baca: Ada PSBB, MRT Lakukan Penyesuaian Jam Operasional, Hari Ini Dijalankan Sampai Pukul 22.00 WIB

Padahal menurut Tigor, Pemprov DKI Jakarta dinilai tidak menegakkan aturan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Menurut Tigor, saat PSBB awal pada Maret hingga Juni 2020 Anies Baswedan terlalu banyak menggelar jumpa pers dan menyalahkan warga Jakarta.

"Sibuk melawan dan membuat kebijakan tambahan yang bertentangan dengan upaya penanganan pandemi Covid-19 dari pemerintah pusat."

"Kenyataan di lapangan Anies bersama aparat pemprov Jakarta idak ada kerja penegakan penerapan PSBB," ungkap Tigor.

Tigor menambahkan, masuknya ke periode PSBB transisi bukan berarti PSBB awal sudah dijalani dengan baik.

"Begitu Jakarta masuk ke PSBB transisi ternyata terjadi loncakan kasus positif Covid-19 melebih 1.000 kasus per hari di Jakarta," ungkap Tigor.

Baca: Anies Kembali Terapkan PSBB di DKI, Pemilik Warteg Sebut Omzetnya Pasti Menurun

Tingginya angka lonjakan Covid-19 di Jakarta saat PSBB transisi dinilai Tigor sebagai bukti proses PSBB awal tidak kuat dan asal jalan tanpa pengawasan serta tanpa penegakan.

Tigor menyebut pengalaman hampir tujuh bulan pandemi Covid-19 di Jakarta menunjukkan tidak adanya kepemimpinan yang baik dalam menangani masalah pandemi.

Tigor menyebut sebaiknya pemerintah pusat mengevaluasi pelaksanaan PSBB awal dan PSBB transisi di Jakarta.

"Juga pemerintah harus melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan PSBB di Jakarta agar dijalankan secara baik dan sesuai protokol kesehatan," ungkapnya.

"Sebaiknya Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 mengawal dan menempel atau lakukan pengawasan melekat terhadap Pemprov Jakarta dalam pelaksanan PSBB di Jakarta," imbuhnya.

Tigor khawatir jika pemerintah pusat tidak mengaswasi Pemprov Jakarta maka akan terulang lagi dan Jakarta jatuh dalam pandemi Covid-19 berkepanjangan.

"Bisa tambah parah dan rakyat yang jadi korban," pungkasnya.

Sementara itu diketahui PSBB total akan dilaksanakan mulai hari ini hingga dua pekan ke depan.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto)