Laporan wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNNEWS.COM, BEKASI TIMUR - Sejumlah buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah diparipurnakan DPR-RI, Senin, (5/10/2020) kemarin.

Unjuk rasa digelar di depan gedung DPRD Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Chairil Anwar, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Rabu, (6/10/2020).

Massa unjuk rasa awalnya berkumpul di masing-masing perusahaan di kawasan Medan Satria dan beberapa perusahaan di Kota Bekasi.

Sekitar pukul 09.00 WIB, massa mulai bergerak ke gedung DPRD menggunakan kendaraan sepeda motor dan kendaraan roda empat.

Baca: Ada Unsur Liberalisme dalam Sistem Ketenagakerjaan yang Tercantum dalam UU Cipta Kerja

Tiba di gedung DPRD, massa langsung memadati ruas Jalan Chairil Anwar hingga menutup sebagian akses kendaraan.

Satu mobil komando tampak diterjunkan untuk memandu para demonstran menuntut agar omnibus law dihapus.

Orator dalam aksi unjul rasa mengatakan, aksi ini merupakan kehendak buruh yang merasa kecewa dengan sikap legislator.

"Kan ngaco, gimana ini kita percaya apalagi sekarang gara-gara ulah merek (DPR) kita jadi berkumpul di sini," kata seorang orator di atas mobil komando.

Baca: Protes Risiko Lingkungan di UU Cipta Kerja, 35 Investor Kirim Surat ke Presiden Jokowi

Tujuan massa buruh menyampaikan aspirasi di gedung DPRD Kota Bekasi sebagai simbol perjuangan.

Buruh meski undang-undang omnibus law sudah disahkan, tetap menuntut agar regulasi tersebut dibatalkan.

"Semua faraksi kan ada nih di dalem (DPRD Kota Bekasi), yang dua doang katanya nolak, tinggal temen-temen pikir sendiri deh," terang orantor.

"Teman-teman kita sama-sama tahu apa yang akan terjadi kalau kita diam, kita turun berjuang di lapangan untuk generasi selanjutnya jangan sampai jadi korban kebijakan yang ngaco," tegasnya.