Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Dorong Perbaikan Layanan Publik, KPK Sambangi Samsat Jakarta Utara dan Pusat

Tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik Pemda DKI Jakarta masih relatif rendah, yakni 47,8 persen.

Dorong Perbaikan Layanan Publik, KPK Sambangi Samsat Jakarta Utara dan Pusat
Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi langsung Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Jakarta Utara dan Pusat, Rabu (7/10/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam rangka mendorong perbaikan layanan publik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi langsung Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Jakarta Utara dan Pusat, Rabu (7/10/2020).

“KPK menggandeng Pemda DKI Jakarta untuk bersinergi dalam perbaikan tata kelola pemerintahan. Kami mendorong perbaikan layanan publik, termasuk penataan pengelolaan tiap mata pajak,” kata Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah III KPK, Dwi Aprilia Linda.

KPK meyakini bahwa penataan layanan publik pada saatnya meningkatkan efisiensi pengelolaan dan kenaikan potensi penerimaan keuangan daerah. 

Terkait layanan di Samsat Jakarta Utara dan Pusat, dari pantauan KPK, ada beberapa hal yang perlu dibenahi, seperti antrian panjang, tata kelola dokumen, dan sistem teknologi informasi yang sudah ketinggalan zaman.

Berdasarkan hasil telaah Lembaga Survei Populi Center (2019), secara umum penduduk DKI Jakarta belum sepenuhnya puas terhadap layanan publik di wilayahnya. 

Tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik Pemda DKI Jakarta masih relatif rendah, yakni 47,8 persen. 

Baca: Ketua KPK Beberkan 5 Dinas ASN yang Sering Terlibat Praktik Korupsi Kepala Daerah

“Oleh karenanya, perbaikan layanan publik perlu menjadi bagian dari fokus kerja Gubernur DKI Jakarta. Masyarakat yang datang ke Kantor Samsat untuk membayar pajak seharusnya dilayani dengan baik. Ini konsen KPK untuk membenahi layanan publik,” kata Linda. 

Menanggapi KPK, Kepala Bapenda DKI Jakarta, Mohammad Tsani Annafari, mengakui masih ada kekurangan dalam pengelolaan layanan publik di Samsat Jakarta Utara dan Pusat. 

Tapi, katanya, pihaknya akan mendorong perbaikan dengan mengupayakan terobosan-terobosan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan aktual yang muncul. 

Dirinya, sebut Tsani, telah meminta jajaran pengelola Samsat Jakarta Utara dan Pusat menyampaikan masalah-masalah apa saja yang muncul dalam menjalankan layanan publiknya. 

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas