TRIBUNNEWS.COM - Pengamat kebijakan publik sekaligus Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan, menilai langkah pemerintah menyentil Gubernur DKI Anies Baswedan terkait penegakan protokol kesehatan di Ibu Kota terlambat.

Pasalnya, menurut Tigor, sudah banyak pelanggaran protokol kesehatan di Jakarta sebelum beberapa hari terakhir ini.

Tigor juga menilai, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tidak tegas memberi teguran dan terkesan takut dengan Anies Baswedan.

"Wong Satgas Covid saja takut sama Anies," ungkap Tigor kepada Tribunnews.com, Senin (16/11/2020).

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyentil Anies Baswedan terkait adanya pelanggaran protokol kesehatan beberapa hari terakhir di Ibu Kota.

Terutama, terkait kerumunan yang terjadi dalam acara yang digelar di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat.

Baca juga: Mahfud MD Sentil Anies Baswedan Soal Pelanggaran Protokol Kesehatan di Petamburan Jakarta Pusat

Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam konferensi pers pada Senin (16/11/2020) siang tadi.

"Kenapa baru minta Anies tegas sekarang? Padahal sudah banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan di Jakarta," ungkap Tigor.

"Termasuk Anies saja sudah melanggar protokol kesehatan, Satgas Covid tidak berani menegur, apalagi untuk menindak Anies," lanjutnya.

Tigor menilai, Satgas Covid-19 harus tegas dan berwibawa dalam upaya penanganan pandemi Covid-19.

Lebih lanjut, Tigor mendukung pemerintah untuk memberi tindakan tegas bagi pelanggar protokol kesehatan.

"Jangan hanya mengimbau, tapi pemerintah harus berani menindak agar rakyat tidak kehilangan kepercayaan," ungkapnya.

Baca juga: Soal Resepsi Pernikahan Putri Habib Rizieq, Ketua Satgas: Pemprov DKI Tak Pernah Mengizinkan

Sebelumnya diketahui Mahfud MD menyebut pemerintah telah memperingatkan Gubernur DKI Jakarta untuk meminta penyelenggara acara yang digelar di kawasan Petamburan Jakarta Pusat agar mematuhi protokol kesehatan.

"Penegakan protokol kesehatan di Ibu Kota, merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasar hierarki kewenangan dan peraturan perundang-undangan," ujar Mahfud MD dikutip dari tayangan Kompas TV.

Mahfud MD mengatakan pemerintah menyesalkan terjadinya kerumunan massa yang terjadi pada sepekan terakhir, terutama pada 10 hingga 13 November 2020.

Pasalnya dalam perkembangan sepekan terakhir, telah terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang signifikan.

"Sementara pada saat yang sama, terjadi pula kerumunan massa dalam jumlah besar terutama sejak Selasa tanggal 10 hingga 13 November."

"Pemerintah menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanaan pesta pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat," ungkapnya.

Baca juga: Penularan Covid-19 di Rutan Bareskrim Polri Berawal dari Tersangka Narkoba yang Batuk-batuk

Diketahui pada Sabtu malam, Habib Rizieq Shihab mengadakan acara pernikahan putrinya, yang mengundang kerumunan di Petamburan.

Habib Rizieq Shihab menikahkan putrinya, Sharifa Najwa Shihab, sekaligus menggelar peringatan Maulid Nabi SAW.

Diketahui imbas dari acara ini, Jalan KS Tubun ditutup dan para peserta acara memadati lokasi.

Baca juga: Pimpinan DPR Minta Semua Pihak Patuhi Protokol Kesehatan, Termasuk Habib Rizieq Shihab

Mahfud MD menyebut, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat telah mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk mengatasi Covid-19 yang telah memakan ribuan jiwa.

"Upaya-upaya itu telah menunjukkan hasil positif, di mana di tengah masyarakat timbul kesadaran menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan," ungkapnya.

Bahkan dari data di seluruh dunia, kata Mahfud MD, Indonesia termasuk yang sangat baik dalam angka kesembuhan Covid-19.

"Namun, pelanggaran secara nyata dengan berkumpulnya ribuan orang dalam sepekan ini bisa membuyarkan segala upaya yang telah kita lakukan."

"Orang yang sengaja melakukan kerumunan massa tanpa mengindahkan protokol kesehatan, berpotensi menjadi pembunuh potensial terhadap kelompok rentan," ungkapnya.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto)