TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengaku setuju dengan usul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar pemerintah pusat mengintegrasikan penanganan Covid-19 di Jabodetabek.

Idris mengatakan, usulan serupa sudah pernah ia layangkan jauh sebelum Anies mengemukakannya belakangan ini.

"Setuju. Terus terang, itu memang ide dan usulan saya sejak awal kejadian, definitif ketika kasus memuncak pada Juni 2020," jelas Idris kepada Kompas.com, Kamis (21/1/2021).

"Tapi, saat itu, kami Depok masih mampu meningkatkan sarana-prasarana dan fasilitas penanganan," ujarnya.

Baca juga: Resmikan Vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta, Anies Baswedan: Tetap Jalankan Protokol Kesehatan Ketat

Idris lantas membandingkan situasi pada Juni 2020 dengan sekarang.

Menurut dia, pemerintah pusat sudah seharusnya turun tangan agar penanganan Covid-19 di Jabodetabek dapat terintegrasi lebih baik.

"Saat ini memang sudah darurat, perlu ditangani secara kolaboratif dengan Jabodetabek, saat semua fasilitas kesehatan full terisi pasien," katanya.

Saat ini, Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok mengakui bahwa penanganan Covid-19 secara kolaboratif antarwilayah Jabodetabek, praktis baru terjadi pada sisi rujukan pasien.

"Saat ini koordinasi, kerja sama antara rumah sakit di Jabodetabek cukup. Ketika salah satu daerah penuh, ada yang kosong, maka saling membantu," jelas juru bicara satgas, Dadang Wihana, Kamis.

"Di Jakarta pasti banyak pasien-pasien dari wilayah luar Jakarta. Depok pun beberapa rumah sakit ada juga yang pasien dari luar Depok, misalnya di RS UI atau di RS Bhayangkara/Brimob. Hal ini cukup baik karena di masa pandemi kita harus sama-sama bekerja sama dalam rangka merawat pasien yang membutuhkan perawatan," ungkapnya.

Hingga data diperbarui kemarin, ada 4.501 pasien Covid-19 di Depok yang masih harus menjalani isolasi maupun dirawat di rumah sakit.

Jumlah ini merupakan yang terbanyak selama hampir 11 bulan pandemi.

Sementara itu, keterisian tempat tidur isolasi pasien Covid-19 di rumah sakit sudah di atas 80 persen.

Sedangkan sisa ruang ICU tinggal 4-5 ruangan atau setara 8 persen dari total 59 ICU.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya meminta agar pemerintah pusat turun tangan mengambil alih orkestra penanganan Covid-19 di daerah Jabodetabek.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Anies meminta hal tersebut agar fungsi rumah sakit daerah sekitar Jakarta bisa lebih maksimal.

"Agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek, sehingga ketersediaan fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat, tapi okupansinya turun," tutur Ariza, Selasa.

Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah pusat akan melakukan intervensi secara komprehensif kepada wilayah Jabodetabek.

"Jadi nanti akan dilakukan intervensi secara komprehensif, bukan hanya sektor kesehatan. Dari sisi penegakan hukum juga," ucap Nadia.

Nadia mengatakan akan mendorong rumah sakit yang memiliki potensi menambah perawatan ICU pasien Covid-19 untuk segera melakukan penambahan.

Begitu juga untuk penambahan kapasitas isolasi terpusat untuk pasien Covid-19 tanpa gejala atau gejala ringan.

Namun, proses tersebut masih akan dibahas lebih lanjut untuk bisa terealisasi.

"Masih akan dibahas lebih lanjut ya karena ini akan bersama seluruh pihak, baik satgas penanganan Covid-19 yang melibatkan kementerian atau lembaga lainnya," ujar Nadia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anggap Darurat, Wali Kota Depok Setuju Covid-19 Jabodetabek Ditangani Pemerintah Pusat"