Pemprov DKI Diminta Segera Manfaatkan Lahan Makam yang Telah Dibayarkan Rp 185 Miliar
Pemprov DKI disebut sudah membayar Rp 185 miliar untuk pengadaan tanah RTH makam. Sehingga PSI meminta Pemprov segera menggunakan lahan itu.
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Pemprov DKI segera memanfaatkan tanah Ruang Terbuka Hijau (RTH) makam yang sudah dibayarkan.
Diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengalokasikan anggaran Rp 219 miliar dalam APBD-P 2020 untuk pengadaan tanah RTH makam.
Pengadaan itu merupakan upaya Pemprov DKI mengantisipasi kekurangan lahan penguburan jenazah kasus Covid-19.
Dari pengadaan dalam anggaran tersebut, Pemprov DKI disebut sudah membayar Rp 185 miliar. Sehingga PSI meminta Pemprov segera menggunakan lahan itu sesuai peruntukannya.
Baca juga: Jenazah YouTuber Faisal Rahman, Korban Sriwijaya Air Dimakamkan di TPU Tanah Kusir
"Kalau tanah untuk makam tersebut sudah dibayar, maka seharusnya segera digunakan untuk masyarakat. Tapi, realitanya hingga saat ini malah terjadi krisis pemakaman Covid-19," kata Anggota Komisi D DPRD DKI Fraksi PSI Justin Adrian Untayana dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/1/2021).
Selain meminta memanfaatkan lahan makam yang sudah dibayarkan, PSI juga mengkritisi sikap Pemprov DKI yang tidak transparan soal lokasi pasti lahan makam tersebut.
Menurut Justin, selama gelaran rapat di DPRD, pihak eksekutif tak pernah terbuka terkait lokasi makam yang sudah dibeli.
Baca juga: Pahami Keputusan Pemerintah Perpanjang PPKM, Wagub DKI: Faktanya Kasus Masih Tinggi
Bahkan sampai sekarang, DPRD DKI khususnya fraksi PSI tak kunjung diberi tahu. Padahal pembelian lahan makam itu menggunakan dana APBD yang notabene adalah uang rakyat.
"Saat Pemprov DKI minta anggaran Rp 219 miliar di rapat-rapat DPRD, mereka tidak pernah terbuka mengenai lokasi lahan makam yang akan dibeli. Hingga saat ini pun kita tidak tahu di mana lahan tersebut. Ini kan dibeli pakai uang rakyat, tapi mengapa lokasi lahan seolah-olah dirahasiakan?" tutur dia.