TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua kepala daerah yakni Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Bekasi angkat bicara terkait satu tahun Covid-19.

Berikut curhatan mereka selama menangani dan terjun langsung dalam memutus mata rantai Covid-19.

Setahun Covid-19 di Jakarta, Wagub Ariza: Alhamdulillah Kita Bisa Kendalikan Pandemi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku bersyukur pandemi Covid-19 berhasil dikendalikan di usianya yang setahun di Ibu Kota.

Meski demikian, Ariza tak menampik sekalipun angka penyebaran Covid-19 di Jakarta paling tinggi dibanding daerah lain.

“Setahun pandemi alhamdulillah kita bisa mengendalikan sekalipun di DKI Jakarta angkanya masih cukup tinggi. Tapi kalau lihat fakta dan data ini, kita bersyukur angka kesembuhannya 95,3 persen (326.509 orang) per satu Maret angka kematian 1,6 persen (5.528 orang),” kata Ariza di Balai Kota DKI pada Senin (1/3/20201).

"Itu artinya sekalipun masih cukup tinggi kasus positif hari ini ada 2.098 orang, tapi ini menunjukkan Jakarta mampu mengendalikan cukup baik,” lanjut politisi Partai Gerindra tersebut.

Baca juga: Pemprov DKI Tata 5 Ruas Trotoar Sepanjang 4,6 Km di Kawasan Kebayoran Baru

Selain itu, kata Ariza, pemerintah juga terus meningkatkan langkah 3T, yaitu testing (pengetesan), tracing (pelacakan) dan treatment (pengobatan).

Bahkan pemerintah juga memaksimalkan sumber daya manusia (SDM) yang ada untuk penanggulangan Covid-19 hingga 25.143 tenaga kesehatan serta penyediaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan dan masyarakat.

“Kemudian kami juga bekerja sama dengan jajaran terkait TNI-Polri untuk melakukan pemantauan, pengawasan terkait penindakan pelanggaran prokes,” jelas Ariza.

Namun demikian, katanya, sekompleks apapun regulasi yang dibuat pemerintah harus tetap didukung masyarakat.

Regulasi yang disusun pemerintah hanya 20 persen berkontribusi untuk mengendalian Covid-19, sedangkan 80 persen terletak pada kepatuhan masyarakat terhadap prokes.

“Untuk itu kami minta warga jakarta meningkatkan disiplin kepatuhan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan). Itu kunci utama kita terbebas dari Covid-19,” imbuhnya.

Wagub DKI: Jangan Tunggu Keluarga Kena Covid-19

Sebelumnya Ahmad Riza Patria berulang kali meminta warganya untuk patuh terhadap protokol kesehatan dan gerakan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan).

Upaya ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, yang sampai Rabu (17/2/2021) kasus aktifnya mencapai 15.917 orang.

"Jangan menunggu keluarga kita kena Covid-19, baru kita menyadari betapa bahayanya virus ini," kata Ariza di Balai Kota DKI pada Rabu (17/2/2021) malam.

Apalagi, kata Ariza, bila keluarga yang bersangkutan meninggal dunia.

Mereka baru disiplin terhadap prokes dan 3M untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Saya harap jangan seperti itu, karena kita sudah lihat setiap hari angkanya terus bertambah karena banyak yang terpapar. Bahkan tidak sedikit yang meninggal," imbuhnya.

Baca juga: Kejati DKI Penuhi Panggilan Pengadilan, MAKI : Alhamdulillah, karena Berkas Apapun Ujungnya di Sana

Karena itu, kata dia, obat 'pencegah' yang terbaik saat ini adalah melaksanakan protokol Covid-19, sekalipun pemerintah menggencarkan vaksinasinya.

Dia juga meminta warga bersabar karena pada saatnya masyarakat akan mendapatkan jatah vaksin seperti tenaga kesehatan (nakes) dan pelayanan publik lainnya di Jakarta.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga telah meningkatkan upaya 3T, yaitu testing (pengetesan), tracing (pelacakan) dan treatment (pengobatan).

Untuk pengetesan, DKI telah melakukan rata-rata pemeriksaan PCR kepada 274.608 orang per 1 juta penduduk.

Kemudian untuk pelacakan Covid-19 dilakukan kepada 30 orang yang menjalani kontak erat dengan orang yang terpapar Covd-19.

Baca juga: Anies Akan Larang Mobil Berumur Lebih dari 10 Tahun  Masuk Jakarta, DPRD DKI Singgung Masalah Baru

Sementara untuk langkah pengobatan, DKI telah menyiapkan 106 rumah sakit rujukan dengan tempat tidur isolasi mencapai 8.275 unit dan 1.130 unit tempat tidur ICU.

Fasilitas kesehatan yang disediakan setelah Pemprov DKI menggandeng lembaga vertikal, BUMN, TNI-Polri, dan pihak swasta.

"Namun demikian, betapapun kebijakan yang kami buat, sebanyak apapun aparat yang kami hadirkan, termasuk beratnya sanksi yang kami berikan, ternyata itu hanya memberikan kontribusi 20 persen terhadap keberhasilan kita memutus mata rantai," katanya.

"Sementara 80 persennya tetap berada pada kita semua sebagai warga, bagaimana kita disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan atau protokol Covid-19 misalnya 3M, 4M, bahkan 5M sekalipun," katanya.

Wagub DKI Sempat Terpapar Covid-19

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau Ariza dinyatakan terjangkit Covid-19 pada Sabtu (29/11/2020) dan menjalankan isolasi mandiri selama 14 hari penuh.

Pada Jumat (11/12/2021) Ariza menyatakan dirinya sudah negatif Covid-19 setelah melakukan swab test.

"Alhamdulillahi rabbil alamin, saya telah dinyatakan negatif Covid-19," kata Ariza.

Selama isolasi mandiri, Ariza mengaku dirinya banyak belajar dari penyintas Covid-19 yang sudah terlebih dahulu sembuh.

Ariza mengatakan, dirinya mendapat banyak pelajaran dari konten-konten internet terkait mereka yang lebih dulu terpapar dan berhasil sembuh.

"Selama masa isolasi, saya juga telah belajar dari teman-teman yang telah sembuh dari Covid-19," kata Ariza dalam video akun Instagram-nya @bangariza, Jumat (11/12/2020).

Ariza menuturkan unggahan-unggahan konten para penyintas Covid-19 memberikan dia cara untuk cepat pulih dari Covid-19.

"Saya baca beberapa artikel kisah nyata untuk memperkuat imun dan menambah pengetahuan," kata dia.

Dia juga menjelaskan, saat terpapar Covid-19, Ariza menjadi satu dari sekian banyak orang yang merasakan manfaat dari konten-konten positif Covid-19 para penyintas.

Ariza kemudian mengingatkan agar setiap orang bisa saling mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan selama wabah Covid-19 ini masih ada.

"Mari kita terus saling mengingatkan, virus ini tidak pilih-pilih sasaran," kata Ariza.

Setahun Mengatasi Covid-19, Wali Kota Bekasi: Lama-lama Capek Juga

Setahun setelah penanganan Covid-19, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui mulai kelelahan.

Pandemi yang berlarut-larut, secara tidak langsung menggangu jalannya pemerintahan.

Setahun penanganan pandemi terhitung sejak 2 Maret 2020, hari di mana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia.

"Lama-lama kan capek juga biaya, belum insentif nakesnya (tenaga kesehatan) belum alatnya," kata Rahmat, Senin (1/3/2021).

Kegiatan pemerintah yang sangat terganggu ialah di bidang infrastruktur, hampir separuh anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) difokuskan untuk penanganan pandemi.

Belum lagi lanjut dia, dampak berantai dari pandemi Covid-19 yang sudah terasa ke sektor ekonomi, investasi dan pengangguran.

"Sehingga terganggu infrastruktur yang lain, kan sekarang kita separuh (APBD) kita fokuskan ke sini penanganan covid," tuturnya.

"Belum lagi kondisi ekonomi, pedagang yang masih terganggu, tempat hiburan, investasi, kemudian pengangguran kan banyak efek lanjutannya," ucapnya.

Keterisian Tempat Tidur di Ruang Isolasi Pasien Covid-19 Berangsur Menurun

Meski begitu, perkembangan penanganan pandemi Covid-19 di Kota Bekasi mulai tampak terkendali.

Hal ini dilihat dari tingkat kesembuhan dan penularan.

"Tapi ini turun (positivity rate), sekarang kalau ada 130 (sampel spesimen PCR tes) yang kena (terkonfirmasi posotif) 40, kalau kemarin kan yang diuji 300 yang kena 100, sekitar 30 persen sekarang udah turun sekitar 20 persen," terangnya.

Ditambah tingkat keterisian rumah sakit isolasi pasien Covid-19, dari data Dinas Kesehatan (Dinkes) hingga saat ini BOR (bed occupancy rate) berada di angka 66 persen.

"BOR 66 Persen per hari ini, artinya kalau kapasitas tempat tidur kita 1.700, 66 persennya keisi udah hampir separuh kosong, tapi kalau sudah 80 persen itu hati-hati," tegasnya.

Berdasarkan data situs corona.bekasikota.go.id, kumulatif Covid-19 di Kota Bekasi hingga Senin (1/3/2021) sebanyak 34.265 kasus.

Dari jumlah kumulatif itu, sebanyak 33.227 kasus dinyatakan sembuh, 589 masih dalam perawatan dan 449 kasus meninggal dunia.

Baca juga: Penculikan Anak Modus Iming-iming Ikan Cupang Terjadi di Bekasi Utara 

Sempat Tersandung Acara Ulang Tahun di Puncak Bogor

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyatakan masalahnya di villa kawasan Cisarua, Kabupaten Bogor sudah rampung.

Orang nomor satu di Kota Bekasi itu juga memastikan tidak ada pelanggaran yang harus diproses.

Pria yang akrab disapa Pepen ini mengatakan, kegiatan kumpul-kumpul di hari ulang tahunya pada, Rabu 3 Februari 2021 memang sempat didatangi Camat Cisarua, Deni Humaidi beserta Kaposlek dan Danramil setempat.

"Sudah dijelaskan ke Camat, ke Kapolsek dan Danramil, ya sudah memang kita tidak melakukan apa-apa. Selesai sudah tidak ada apa-apa, makanya kok diberitakannya sampai seperti itu," kata Pepen, Selasa (16/2/2021).

Dia menegaskan, kegiatan kumpul itu tidak disengaja, niatnya hanya mengundang anak istri berkumpul di villa miliknya sembari merefleksi diri di hari ulang tahun.

Namun masalahnya, sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota Bekasi hadir tanpa diundang.

Mereka kata Pepen, secara inisiatif datang ke villa sehingga dianggap menggelar kegiatan yang memicu kerumunan.

"Nah ini yang dianggap jadi persoalan, karena yang datang ini tidak tertib, jalan kecil mau parkir sehingga ada kegiatan orang (warga sekitar) yang terganggu," ucapnya.

Selama kegiatan berlangsung, pihaknya tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes), pejabat yang hadir juga hanya sekitar 20 orang.

Kehadiran Camat Cisarua, Kapolsek dan Danramil yang tergabung dalam Satgas Covid-19 Kecamatan Cisarua atas dasar aduan masyarakat.

Pepen menemui langsung para petinggi Kecamatan Cisarua, mereka melihat langsung kondisi yang ada dan bukan dinilai sebagai pelanggaran.

"Pelanggarannya apa gitu, kalau pelanggaran kan saya diproses sama camat di sana selaku ketua satgas kecamatan," tuturnya.

Dia juga mengaku, sudah mendapat klarifikasi dari Bupati Bogor Ade Yasin, memastikan bahwa kegiatannya tidak dikategorikan sebagai pelanggaran prokes.

"Ya kalau ada kerumunan, berarti kan ada proses tuh, tidak ada apa-apa kok clear semua dan Bupati Bogor juga sudah memberikan klarifikasi," tegasnya. (tribun network/thf/TribunJakarta.com/Wartakotalive.com/Kompas.com)